WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atas upaya intensif mereka dalam memberantas judi online sepanjang tahun 2024.
Ia menyoroti peningkatan signifikan dalam penegakan hukum yang berhasil membongkar sindikat judi online internasional di Medan dan Batam.
Sindikat ini diketahui memiliki lebih dari 200.000 pengguna aktif dengan omzet harian mencapai miliaran rupiah, memanfaatkan teknologi canggih seperti server luar negeri dan transaksi kripto untuk menghindari deteksi.
Baca juga: Maraknya Judi Online, Pemprov DKI Jakarta Beri Layanan Gratis untuk Atasi Dampak Negatif
Adies juga mengapresiasi peran aktif Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini Kementerian Komunikasi dan Digital, yang telah memblokir ribuan situs judi online.
"Upaya ini sangat penting dalam mencegah kerusakan ekonomi dan moral masyarakat," ujar Adies sebagaimana dilansir situs DPR RI, Selasa (7/1/2025).
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. (Dok.DPR RI)
Meski demikian, ia menyoroti perlunya menjaga integritas aparatur pemerintah, terutama setelah insiden yang melibatkan pegawai Menkominfo.
Selain judi online, Adies menyoroti perhatian besar terhadap pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah.
"OJK dan kepolisian terus berupaya menindak tegas aplikasi pinjol ilegal dan praktik penagihan dengan kekerasan," jelasnya.
Baca juga: Wakil Ketua DPR: Judi Online, Virus yang Gerogoti Bangsa, Harus Dibumihanguskan
Salah satu kasus menonjol adalah penangkapan jaringan pinjol ilegal di Jakarta, yang menggunakan metode kekerasan untuk menagih utang.
Menurut Adies, tindakan tegas ini mendorong pembentukan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat guna melindungi masyarakat dari praktik rentenir digital.
"Regulasi yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini secara efektif," tegasnya.
Adies juga menyinggung meningkatnya kejahatan siber di era digital, termasuk kasus pencurian data pribadi dan serangan ransomware.
"Serangan ransomware besar-besaran pada sebuah bank swasta menyoroti kelemahan dalam sistem keamanan siber nasional," katanya.
Baca juga: DPR: Judi Online Lebih Berbahaya dari Pinjaman Online, Rakyat Kecil Jadi Korban Terbesar
Adies juga menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal dalam menghadapi tantangan keamanan digital.
Dengan komitmen dan upaya bersama, Adies optimistis bahwa langkah-langkah ini akan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat. (SG-2)
