KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) menegaskan peran strategis koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebutkan bahwa BMT memiliki dua fungsi utama: ekonomi dan sosial, yang saling beriringan untuk mengentaskan kemiskinan dan melepaskan masyarakat dari jerat rentenir.
"Koperasi, khususnya BMT, harus menjadi tempat untuk saling gotong royong, membantu, dan menguatkan,” ucap Ferry.
Baca juga: DPR: Revisi UU Koperasi Harus Jadi Prioritas untuk Lindungi Anggota KSP
“Saya melihat langsung peran BMT, seperti di KSPPS BMT Jati Baru, Padang, yang telah membantu masyarakat keluar dari jerat utang rentenir," ujar Ferry..
Pernyataan Wamenkop disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11).
Pemberdayaan Ekonomi Umat
BMT, menurut Ferry, adalah solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang, menurun 0,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, tantangan masih besar, terutama karena banyak masyarakat kecil tidak memiliki akses pembiayaan sehingga terjebak pada praktik rentenir.
Baca juga: BMT Beringharjo Jadi Model Sukses Sociopreneur Koperasi Syariah di Indonesia
"Kehadiran BMT memungkinkan mereka mendapatkan pembiayaan produktif. Dengan begitu, masyarakat miskin memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya.
Lebih luas lagi, BMT juga dianggap sebagai motor penggerak sistem keuangan syariah di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah.
Dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia, BMT memiliki peluang besar untuk masuk dalam ekosistem ini.
"Potensi konsumen muslim di Indonesia luar biasa besar, mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. BMT harus menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah," tambah Ferry.
Dukungan Pemerintah untuk BMT
Ke depan, pemerintah berkomitmen meningkatkan dukungan terhadap BMT, terutama melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).
Dukungan ini diharapkan memperkuat likuiditas BMT agar mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperluas perannya di sektor riil.
"Koperasi harus lebih aktif bergerak di sektor riil agar bisnisnya terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Ferry.
Peran Strategis di Tengah Masyarakat
Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe, juga menekankan pentingnya peran koperasi sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat miskin.
Dengan 351 unit anggota BMT, aset senilai Rp13,55 triliun, dan 1.231 kantor layanan, Perhimpunan BMT Indonesia berkomitmen membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Baca juga: Wamenkop Sebut Koperasi sebagai Pilar Pertahanan Ekonomi Rakyat
"Ayo kita dorong sektor riil melalui koperasi dan BMT agar semakin banyak pengangguran yang bisa diberdayakan. Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah kita bersama," ujar Rambe.
Di tingkat daerah, pemerintah Sumatera Barat telah mencetak 114.000 wirausahawan baru, melebihi target 100.000 wirausaha pada 2024.
Para wirausahawan ini diarahkan untuk bergabung dengan koperasi atau BMT agar usahanya semakin kuat.
Mahyeldi Ansharullah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat, menambahkan bahwa perkembangan BMT di Padang menunjukkan hasil yang menggembirakan.
"BMT di Sumatera Barat, khususnya Padang, telah membantu menjawab persoalan kemiskinan dan membebaskan masyarakat dari rentenir. Ini adalah bukti nyata kehadiran ekonomi syariah," ujarnya.
Dengan berbagai upaya ini, BMT diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional berbasis syariah. (SG-2)
