PEMERINTAH tengah mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, rencana ini memantik kontroversi, terutama karena pengemudi ojek online (ojol) tidak termasuk dalam daftar penerima subsidi.
Rencana tersebut mencuat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan skema subsidi tepat sasaran yang menggabungkan subsidi barang dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Baca juga: DPR Dukung Peluncuran BBM Eco Friendly, Tapi Subsidi BBM Tetap Berlanjut
Dalam skema ini, hanya kendaraan berpelat kuning, seperti angkutan umum dan kendaraan komersial, yang berhak menerima subsidi BBM.
Asosiasi pengemudi ojol dengan tegas menolak rencana ini, mengingat jumlah ojol di Indonesia yang mencapai lebih dari 4 juta orang.
Mereka menilai langkah ini tidak adil karena ojol juga berperan sebagai transportasi umum yang melayani masyarakat sehari-hari.
Kritik DPR: Jangan Tindas Rakyat Kecil
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait subsidi BBM.
Menurut Mufti, penghapusan subsidi untuk ojol berpotensi memicu gejolak sosial yang serius.
“Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan,” ucap Mufti.
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tidak Grasah-Grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
“Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika terjadi, dampak ekonomi dan politiknya akan sangat besar dan tidak terkendali,” ujar Mufti dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (29/11).
Mufti menekankan bahwa ojol juga masuk kategori transportasi umum, meski tidak menggunakan pelat kuning.
Ia menilai kebijakan ini berbahaya dan merugikan kelompok rentan, terutama para pengemudi ojol yang mayoritas berasal dari lapisan masyarakat menengah ke bawah.
Subsidi BBM dan Dampak Sosial
Mufti mengkritisi ketidakjelasan pemerintah dalam merancang skema subsidi BBM yang tepat sasaran.
Menurutnya, beberapa opsi yang diajukan, seperti pengalihan subsidi menjadi BLT, mempertahankan subsidi barang untuk transportasi umum, atau menaikkan harga BBM bersubsidi, justru membuka peluang penyelewengan.
“Saking bingungnya, sampai skemanya tidak jelas. Apalagi jika ojol tidak mendapatkan subsidi, ini akan lebih merugikan rakyat,” tegas Mufti.
Ia juga menyoroti tekanan ganda yang dialami pengemudi ojol.
Selain potongan dari aplikator yang mencapai lebih dari 20 persen, mereka kini dihadapkan pada ancaman kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi.
“Para pengemudi ojol ini seharusnya mendapat bantuan agar memiliki daya beli yang kuat. Kalau subsidi dihapus, bagaimana mereka bisa bertahan? Pemerintah tega sekali memeras rakyat kecil,” tambah Mufti.
Permintaan Tinjauan Ulang
Mufti mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang rencana ini.
Ia meminta kebijakan subsidi BBM disusun dengan matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Masalah BBM sama krusialnya dengan kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM akan berdampak pada naiknya harga-harga komoditas lainnya,” papar Mufti.
“Jangan sampai rakyat yang sudah terbebani, semakin dijepit dengan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah tidak hanya memprioritaskan pencitraan tanpa memikirkan dampak nyata kebijakan terhadap rakyat kecil.
Baca juga: KKP Dukung Digitalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan, Cegah Kebocoran
“Giliran ada pembatasan subsidi, Pemerintah pasang muka seolah-olah berpihak pada rakyat. Buka dulu topengmu,” sindirnya, mengutip lagu Peterpan.
Penyesuaian yang Bernilai Guna
Sebagai penutup, Mufti mengingatkan bahwa subsidi BBM harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Jika skema baru ini tetap diterapkan, ia meminta Pemerintah membuktikan bahwa kebijakan tersebut membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pengemudi ojol.
“Subsidi BBM ini adalah hal yang krusial. Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar bernilai guna bagi masyarakat,” pungkasnya. (SG-2)
