DALAM langkah strategis yang memanfaatkan fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan, PT PAL Indonesia (Persero) dan PT PLN Indonesia Power secara resmi meluncurkan Pembangkit Listrik Terapung atau Sail Away Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara II.
Peluncuran berlangsung di Dermaga Bandar Barat, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (2/1) lalu.
BMPP Nusantara II merupakan proyek inovatif yang dirancang untuk menyuplai listrik ke Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), dengan kapasitas daya mencapai 60 megawatt.
Baca juga: PLN Siapkan SPKLU Layani 716 Kendaraan Listrik yang Kawal HLF-MSP dan IAF 2024 di Bali
Proyek ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat, sekaligus memperkuat jaringan listrik di wilayah tersebut.
Dalam peluncuran ini, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Dwijanto Wahjudi, menjelaskan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) dan PT PLN Indonesia Power merupakan importir yang mendapatkan status Mitra Utama (MITA) Kepabeanan.
Baca juga: PLN Sukses Suplai Listrik 18,58 MVA untuk PT SMART Tbk di Kalsel
Dengan status ini, mereka memperoleh kemudahan dalam proses impor, termasuk untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam pembangunan BMPP Nusantara II.
“Perusahaan yang berstatus MITA Kepabeanan mendapatkan perlakuan khusus dengan risiko rendah dalam proses pemeriksaan fisik barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tahun 2023. Ini memberikan jaminan kelancaran logistik dan mempercepat proyek seperti BMPP Nusantara II,” ungkap Dwijanto dalam keterangan pers, Selasa (8/10).
Baca juga: Kunjungi GIIAS 2024, Menko Airlangga: Indonesia Siap Jadi Pusat Kendaraan Listrik Dunia
Melalui pemanfaatan fasilitas kepabeanan ini, pemerintah berharap dapat terus mendorong kelancaran proyek strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kelancaran juga dirasakan dalam pembangunan pembangkit listrik terapung hasil kolaborasi PT PAL Indonesia dan PT PLN Indonesia Power.
Dengan peluncuran BMPP Nusantara II, diharapkan kebutuhan listrik di Sultra akan terpenuhi secara lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (SG-2)
