PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengajukan usulan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp976 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. 

Namun, usulan ini mendapat sorotan tajam dari Komisi VI DPR RI yang mempertanyakan relevansi permintaan tersebut di tengah minimnya kontribusi INKA bagi negara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, mengkritisi permintaan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT INKA, KAI, PT Pelni, dan PT Damri di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). 

Baca juga: Industri Tekstil Indonesia Terpuruk, DPR Minta Reformasi Sektor Hilir

Subardi menilai bahwa PT INKA, sebagai satu-satunya produsen kereta api di Indonesia, belum mampu menjadi penopang ekosistem industri kereta api dalam negeri.

Minimnya Kontribusi dan Kolaborasi yang Lemah

“Dalam paparannya, seolah-olah PMN ini disetujui oleh DPR. Tetapi INKA tidak memberikan gambaran kontribusi apa yang diberikan untuk negara," ujar Subardi. 

"Hanya gambaran kalau ada PMN nanti ada peningkatan pendapatan. Padahal, INKA adalah produsen yang tidak punya saingan,” lanjutnya.

Legislator asal Sleman, DIY, itu juga menyoroti lemahnya kolaborasi antara PT INKA dan PT KAI. 

Baca juga: DPR Sebut PPDB Sistem Zonasi Gagal Ciptakan Pemerataan Kualitas Pendidikan

KAI sering kali harus mengimpor gerbong beserta komponen pendukung karena INKA tidak mampu mengimbangi permintaan dari KAI Group, meskipun minat masyarakat untuk menggunakan kereta api terus meningkat.

“KAI harus impor, berarti ada produksi yang tidak mampu dikerjakan oleh INKA,” tambah politikus dari Fraksi Partai NasDem.

Perbandingan dengan KAI

Dalam forum tersebut, Subardi membandingkan kinerja KAI dengan PT INKA dalam hal pengajuan PMN. 

PT KAI mencatatkan laba bersih pada 2023 sebesar Rp1,8 triliun, meskipun turun dari Rp2,2 triliun pada 2022. 

Berdasarkan catatan tersebut, Subardi menilai pengajuan PMN sebesar Rp1,8 triliun oleh KAI lebih wajar.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Desak OJK Tegakkan Hukum di Sektor Keuangan Bermasalah

“PT INKA tidak memberikan gambaran secara makro mengenai sinergi dengan pasar, karena orang bisnis itu kan melihat pasar.” tuturnya. 

“Padahal bisnisnya INKA itu pasarnya jelas untuk KAI. Kalau KAI jelas tadi minta PMN Rp1,8 triliun, kontribusinya juga Rp1,8 triliun,” jelas Subardi sebagaimana dikutip situs DPR RI, Kamis (11/7).

Respons PT INKA

Menanggapi kritik tersebut, Direktur Utama PT INKA, Eko Purwanto, menjelaskan bahwa usulan PMN sebesar Rp976 miliar didasari oleh kebutuhan kereta api yang meningkat, khususnya dari KAI Group. 

Suntikan dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan kapasitas produksi.

"Kebutuhan yang meningkat ini tidak sebanding dengan kapasitas yang ada di PT INKA sehingga perlu untuk kita tingkatkan kapasitas yang ada di PT INKA agar nanti akan berdampak terhadap produk, baik dari sisi kualitas maupun kecepatan produk," ucap Eko.

Meskipun demikian, permintaan PMN ini masih menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Apakah PT INKA mampu memaksimalkan suntikan modal ini untuk benar-benar meningkatkan kontribusinya bagi negara dan mengurangi ketergantungan impor? 

DPR dan publik tentu menunggu jawaban yang jelas dan langkah nyata dari PT INKA. (SG-2)