SISTEM zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menuai kritik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti kegagalan sistem ini dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. 

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran eselon satu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Fikri mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah yang terus berulang setiap tahun.

Baca juga: Dede Yusuf Sebut Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Dinilai Tidak Efektif

“Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi soal PPDB tidak pernah berubah,” keluh Fikri dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). 

Baca juga: 

Ia menegaskan bahwa alih-alih menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, PPDB justru menimbulkan masalah baru setiap tahunnya.

Menurut Fikri, masyarakat berebut masuk sekolah favorit karena dua alasan utama: kualitas sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) serta fasilitas dan sarana prasarana sekolah. 

“Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah,” ungkapnya. 

Jumlah sekolah dengan sarana dan prasarana unggul juga sangat terbatas, sehingga daya tampung muridnya jauh dari kebutuhan.

Baca juga: Jelang Penerimaan Siswa Baru, Disdik Kota Bandung Siap Cegah Tindak Percaloan

Fikri juga menyoroti hilangnya program unit sekolah baru sejak 2016. 

“Dulu ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek. Kapan bisa terkejar kuota daya tampung murid baru?” tanyanya. 

Ia menegaskan bahwa selama tujuh tahun pelaksanaan PPDB sistem zonasi selalu diwarnai masalah, menunjukkan kegagalan sistem ini.

“Kalau tidak efektif ya diubah sistemnya, berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit,” tegas politikus Fraksi PKS tersebut.

 Tujuan awal pemerintah mencetuskan PPDB berbasis zonasi adalah untuk menghapus istilah sekolah favorit dan menciptakan kualitas pendidikan yang merata. 

Namun, Fikri menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan, sebagaimana terbukti dengan peluncuran SMK pusat keunggulan oleh Kemendikbudristek yang malah berpotensi menjadi sekolah favorit baru.

Baca juga: Penjabat Bupati Bekasi Minta Prioritaskan PPDB untuk Warga Miskin

“Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit,” tutup Legislator dapil Jawa Tengah IX itu. 

Dengan kritik yang tajam ini, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem PPDB agar benar-benar menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. (SG-2)