STAF Ahli Menteri Koperasi Bidang Ekonomi Makro, Rulli Nuryanto, menegaskan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sejalan dengan karakter koperasi, seperti keterbukaan dan akuntabilitas.
Hal ini, menurutnya, dapat menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang berkelanjutan dan efisien.
"Penerapan prinsip GCG yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran memastikan perusahaan dapat bertumbuh secara berkelanjutan dengan mekanisme yang adil," ujar Rulli saat berbicara dalam acara The Iconomic Nusantara Awards 2024 di Jakarta, Selasa (17/12).
Baca juga: Menkop Budi Arie Dorong Pembentukan Koperasi Pengemudi Indonesia
GCG Tingkatkan Kepercayaan dan Kinerja Koperasi
Rulli menambahkan, prinsip GCG dirancang untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Namun, ia menyoroti adanya kendala, yakni pemahaman yang belum optimal terhadap nilai-nilai koperasi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
"Penerapan tata kelola yang baik dalam koperasi dapat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomis, menjembatani hubungan antara manajer, pengurus, pengawas, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Rulli menyatakan bahwa penerapan GCG tidak hanya memberi struktur pengelolaan yang lebih efektif, tetapi juga mampu mendorong koperasi agar terhindar dari kerugian.
Good Cooperative Governance untuk Ekosistem yang Sehat
Rulli menyoroti pentingnya penerapan Good Cooperative Governance, yaitu penggabungan prinsip GCG dengan karakteristik unik koperasi.
Baca juga: Selamatkan Batik: Perjuangan Koperasi Lokal di Tengah Gempuran Impor
Model tata kelola ini dinilai dapat membuka peluang koperasi untuk masuk ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas.
"Dengan penerapan tata kelola yang baik, kita dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi pengembangan usaha koperasi," kata Rulli.
Ia pun mencontohkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan Kementerian Koperasi, seperti revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), penyaluran pupuk dan beras, penguatan produksi tekstil, suplai susu nasional, produksi minyak rakyat, hingga pengembangan koperasi ojek online.
Sinergi Sektor untuk Pemerataan Ekonomi
Rulli mengajak sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan koperasi untuk bersinergi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menurut Rulli, prinsip fairness dalam GCG bertujuan untuk membangun iklim bisnis yang sehat, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan.
Baca juga: Koperasi Kaum Syarikat Islam Diharap Dorong Ekonomi Kerakyatan di Kaltim
"Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika koperasi, sektor swasta, dan BUMN bisa tumbuh bersama," tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi, Rulli optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung upaya pemberdayaan koperasi untuk Indonesia yang lebih baik," pungkasnya. (SG-2)
