INSPEKTORAT Jenderal (Itjend) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengawas intern diminta mengawal ketat pelaksanaan program KKP, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional terkait swasembada pangan.
Permintaan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 di Ballroom KKP.
“Kita harus terus bercermin agar terus berupaya menjadi baik. Sudahkah saya menjalankan fungsi saya dengan baik? Lakukan terus perbaikan,” katanya dalam keterangan resmi KKP, Rabu (5/2).
Baca juga: Dorong Swasembada Pangan dan Ekonomi Biru, Presiden Tabur Benih Nila Salin di Karawang
Menurut Trenggono, pengawasan intern yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat efektif, efisien, dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.
Untuk mendorong percepatan pencapaian kebijakan Ekonomi Biru, Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.
Baca juga: HUT Ke-25 KKP: Menteri Trenggono Optimistis Ekonomi Biru Topang Ketahanan Pangan
"Inspektorat Jenderal harus mampu memberikan penjaminan kualitas dan menjadi mitra kerja unit eselon I lainnya dalam bentuk konsultansi yang memberikan mitigasi atas potensi risiko terhadap seluruh program pendukung Asta Cita, kebijakan Ekonomi Biru, dan program Prioritas Nasional lainnya," imbuhnya.
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, menjelaskan, Rakerwas diikuti 310 orang yang hadir langsung di lokasi acara maupun secara daring. Para peserta rakerwas di antaranya kepala unit pelaksanaan teknis sebagai garda terdepan pelaksana dan pemberi layanan ke masyarakat.
Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, sambungnya, pengawasan dijalankan melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada pengawalan program blue economy dan program prioritas nasional serta kegiatan yang didanai PHLN, program prioritas nasional, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.
Baca juga: Di IAF ke-2 Bali, RI-Zanzibar Berkolaborasi Perkuat Ekonomi Biru
"Pada pelaksanaannya, pengawasan kami lakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan pelaksanaan Post Audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi," jelasnya. (SG-1)
