MENTERI Sakti Wahyu Trenggono optimistis program ekonomi biru mampu membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang ketahanan pangan di masa depan.
Hal itu disampaikannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang jatuh pada Sabtu (26/10).
"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut," ungkapnya dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (26/10)
Baca juga: HUT ke-25 KKP Dihadiahi Surplus Ekspor Perikanan yang Melonjak
Untuk itu, Trenggono meminta seluruh jajajaranya bekerja maksimal menjalankan program ekonomi biru, mulai dari pembuatan regulasi hingga implementasinya di lapangan.
Menteri KP juga mengaku tidak akan memberi toleransi kepada siapapun, khususnya para pejabat yang dinilai bekerja lambat menjalankan program ekonomi biru.
“Eselon I yang lambat akan dimasukkin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” tegasnya.
Baca juga: KKP Gencar Sosialisasikan Penertiban Rumpon Jelang HUT Ke-25
Lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi menurutnya harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Pada periode pertamanya di KKP, sebagian besar waktunya dipakai untuk membangun program ekonomi biru beserta regulasinya, sebagai roadmap transformasi sektor kelautan dan perikanan.
Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan konservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya.
Baca juga: KKP Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Ikan Bermutu dan Aman Dikonsumsi
Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap menyokongnya.
"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," tegasnya.
Sebagai informasi, KKP resmi berdiri pada tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur). Lembaga ini sempat beberapa kali berubah nama sebelumnya akhirnya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. (SG-1)
