RESILIENSI perekonomian nasional terbukti tetap terjaga di tengah berbagai tantangan dan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi terkendali.
Aktivitas perekonomian sektor riil, didukung oleh terjaganya angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan pertumbuhan Penjualan Riil, menunjukkan prospek yang menjanjikan.
Kondisi ini menjadi peluang bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca juga: Diapresiasi, Rencana Pemerintah Perpanjang Restrukturisasi Kredit Bagi UMKM
UMKM di Indonesia saat ini didominasi oleh kaum perempuan, mencapai 64,5% atau sekitar 37 juta orang.
Mengingat peran signifikan tersebut, pemerintah terus memberikan perhatian khusus untuk pengembangan usaha pelaku UMKM perempuan melalui berbagai fasilitas kebijakan.
“UMKM ini adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dengan hampir 90% tenaga kerja kita bekerja di sektor UMKM. Tentu ke depan akan terus kita dorong dengan fasilitas yang disediakan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pernyataan Airlangga disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Expo dan Hari Kebaya Nasional Tahun 2024, Selasa (23/07).
Fasilitas Pembiayaan dan Pelatihan
Untuk mendukung peran perempuan dan ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyediakan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro dengan bunga rendah.
Baca juga: Kemendag dan Blibli Kolaborasi Gelar Bazar Produk Lokal untuk Dorong UMKM
Untuk tahun 2024, plafon KUR ditetapkan sebesar Rp 280 triliun.
Airlangga juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendorong aktivitas kewirausahaan, baik melalui pendidikan maupun pelatihan di bidang kreatif.
Ia berharap Kowani dapat mengambil peran penting dalam mendorong semangat kewirausahaan perempuan Indonesia dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Program Kartu Prakerja
Pemerintah juga mendukung upaya ini melalui Program Kartu Prakerja, yang menyediakan insentif biaya pelatihan untuk membantu peserta mengakses pelatihan baik secara luring maupun daring.
Sejak diluncurkan pada 2020, program ini telah diakses oleh 18 juta penerima manfaat di 514 kota/kabupaten.
Indonesia dan OECD
Selain itu, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia tengah berupaya bergabung dengan kelompok negara maju dalam keanggotaan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Baca juga: Maira Cookies. UMKM asal Bandung, Sukses Raup Omzet Ratusan Juta dari Kue Macaron
Proses aksesi keanggotaan ini diproyeksikan akan selesai dalam tiga tahun mendatang.
Menko Airlangga berharap kaum perempuan juga dapat mengambil peran dalam mengawal proses aksesi keanggotaan OECD, mengingat pentingnya peran mereka dalam forum Women20 (W20) pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
“Untuk menunjukkan Indonesia masuk menjadi negara maju, kita perlu membuat standar praktis yang setara dengan 38 negara maju,” jelasnya.
“Indonesia sudah masuk aksesi dan dalam tiga tahun diperkirakan bisa menjadi anggota OECD,” ucapnya dalam siaran pers Kemenko Perekonomian, Selasa (22/7).
“Tentu ada unsur perempuan yang harus mengawal program pembangunan tersebut, dan kita dorong juga dari Kowani,” pungkas Airlangga.
Dengan komitmen ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pelaku UMKM, khususnya dari kalangan perempuan, untuk terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
Dukungan ini diharapkan dapat mendorong perempuan Indonesia untuk lebih aktif dalam dunia usaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi negara menuju status sebagai negara maju. (SG-2)
