LANGKAH pemerintah yang merencanakan memperpanjang opsi restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 patut diapresiasi. 

Kebijakan ini memberikan angin segar bagi sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, kebijakan ini memungkinkan UMKM untuk bernapas lebih lega dan memfokuskan kembali upaya mereka dalam menghidupkan kembali bisnis yang terdampak pandemi.

Baca juga: Perlu Solusi Jangka Panjang untuk Atasi Kredit Macet yang Mengintai UMKM

UMKM, seperti yang diungkapkan Muhammad Adit Sophian, pengusaha UMKM di bidang pengolahan produk kopra dan briket asal Makassar, merasakan langsung manfaat dari kebijakan ini. 

Walaupun dia tidak mengalami kesulitan signifikan dalam melunasi cicilan kredit, dampak pandemi tetap terasa, terutama dalam hal distribusi. 

Kebijakan restrukturisasi kredit memberikan ruang bagi UMKM untuk menata ulang modal dan operasional mereka tanpa beban kewajiban finansial yang berat.

Langkah pemerintah ini juga mendapat sambutan positif dari sektor perbankan. 

BRI, misalnya, menegaskan pentingnya kebijakan ini untuk memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dua faktor yang krusial dalam mendorong pertumbuhan kredit UMKM. 

Baca juga: Stabilitas Kredit UMKM dan Kenyataan di Balik Angka

Sementara itu, PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (bjb) juga menyadari bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan membantu debitur di berbagai segmen yang belum pulih sepenuhnya.

Namun, di balik optimisme ini, ada tantangan yang perlu diwaspadai. 

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM per April 2024 berada di level 4,25%, naik dari 3,84% pada April 2023. 

Peningkatan NPL ini mencerminkan risiko yang masih tinggi di sektor UMKM, khususnya di tengah kondisi makroekonomi yang menantang.

Perbankan perlu tetap berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Meskipun pencadangan yang memadai telah disiapkan, risiko kredit tetap harus dikelola dengan cermat. 

Upaya untuk mendukung UMKM melalui restrukturisasi kredit harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.

Di sisi lain, UMKM juga harus memanfaatkan peluang ini dengan bijak. 

Restrukturisasi kredit bukanlah solusi jangka panjang, melainkan bantuan sementara untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. 

Baca juga: Menghadapi Tantangan Kredit Macet UMKM Pasca-Restrukturisasi

Para pelaku UMKM harus tetap berinovasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencari peluang baru di pasar agar dapat bertahan dan berkembang di tengah situasi yang tidak menentu.

Kebijakan restrukturisasi kredit adalah langkah yang tepat dan perlu didukung, namun tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya solusi. 

Pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM perlu bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih resilient dan adaptif. 

Dengan demikian, UMKM tidak hanya mampu bertahan di masa sulit, tetapi juga siap untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia di masa depan. (SG-2)