ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Muslim, menyoroti perlunya reformasi menyeluruh di sektor BUMN (Badan Usaha Milik Negara) farmasi, setelah PT Indofarma terjerat kasus fraud yang menyebabkan kerugian besar pada tahun 2023. 

Pernyataan ini disampaikan Muslim dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

"Ini menjadi peringatan khususnya bagi industri farmasi. Kita lihat, di sebagian besar BUMN farmasi, masalah ini belum teratasi," jelasnya.

Baca juga: DPR Desak Serikat Pekerja Indofarma Bongkar Dugaan Fraud yang Rugikan Negara

"Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kimia Farma dan lainnya, tetapi jelas bahwa reformasi total diperlukan di sektor ini," tegas Muslim.

Politikus dari Fraksi Partai Demokrat ini juga mengakui bahwa BUMN farmasi seringkali kalah bersaing dengan perusahaan swasta, meskipun BUMN seharusnya memiliki otoritas dan sumber daya yang lebih besar. 

Muslim memberikan apresiasi kepada Menteri Erick dan timnya atas langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk mengatasi masalah di BUMN farmasi.

Baca juga: Mantan Deputi Kementerian BUMN, Alex Denni, Ditahan di Lapas Sukamiskin

"Kita terus kalah dari swasta, padahal kita memiliki kewenangan lebih. Meskipun demikian, saya menghargai upaya Pak Menteri yang sudah melakukan banyak hal, termasuk merampingkan beberapa BUMN yang dianggap tidak produktif," tambahnya.

Sebelumnya, pada Rabu (28/8), Komisi VI DPR menerima aspirasi dari serikat pekerja PT Indofarma yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terkait hak-hak yang belum terpenuhi. 

Baca juga: Kejagung Didesak Tindaklanjuti Dugaan Kerugian Negara Ratusan Miliar di Indofarma

Dalam kesimpulan Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN tersebut, Komisi VI mendesak agar masalah ketenagakerjaan di PT Indofarma segera diselesaikan.

Dengan adanya desakan reformasi ini, diharapkan BUMN farmasi mampu bangkit dan bersaing secara lebih kompetitif, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi industri kesehatan nasional. (SG-2)