KOMISI V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.
Wakil Ketua Komisi V, Roberth Rouw, menyatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi pengelolaan infrastruktur transportasi kereta cepat yang baru diresmikan ini.
"Kami mengapresiasi kerja keras Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT KCIC, dan PT KCI dalam mengoperasikan KCJB sebagai moda transportasi massal yang efisien dan modern. Indonesia akhirnya menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat," ujar Roberth.
Baca juga: DPR RI Berharap Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh Tidak Bebani APBN
Roberth menekankan pentingnya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju stasiun kereta cepat, termasuk pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun.
Wakil Ketua Komisi V Roberth Rouw saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Bandung, Kamis (31/11).
Menurutnya, kerja sama dengan berbagai pihak perlu diperkuat untuk memudahkan akses masyarakat ke layanan KCJB.
Baca juga: Inilah Tips untuk Menikmati Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh
Legislator asal Papua itu juga berharap pembangunan infrastruktur pendukung bisa rampung tepat waktu, demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.
Ia menambahkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan aktif mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menyambut baik kunjungan ini dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan penumpang. Sementara itu,
Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, melaporkan bahwa sejak beroperasi komersial pada Oktober 2023 hingga 27 Oktober 2024, kereta cepat “Whoosh” telah melayani total 5,96 juta penumpang, dengan rata-rata 16.035 penumpang per hari.
Baca juga: Bertemu Parlemen Tiongkok, DPR Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Penambahan Rute Whoosh
Hasil kunjungan kerja spesifik ini, menurut Roberth, akan dibawa ke Rapat Komisi dan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra Komisi V DPR RI untuk tindak lanjut ke depannya. (SG-2)
