KETUA Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan pentingnya peran strategis industri pupuk dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, Senin (2/12), Anggia menggarisbawahi perlunya modernisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan global, seperti fluktuasi harga bahan baku dan dampak perubahan iklim.
"Industri pupuk adalah kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Anggia.
Baca juga: DPR Apresiasi Ketegasan Mentan Pecat Pegawai Terlibat Kasus Pupuk Palsu
“Dengan perhatian besar Presiden terhadap kedaulatan pangan, memastikan ketersediaan pupuk yang cukup menjadi sangat krusial untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian," ungkap Anggia saat rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini. (Dok.DPR RI)
Lonjakan Subsidi Pupuk untuk Petani
Anggia mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 menjadi 9,55 juta ton, hampir dua kali lipat dari alokasi tahun sebelumnya sebesar 4,7 juta ton.
Kenaikan ini turut diiringi peningkatan anggaran subsidi pupuk dari Rp26,68 triliun menjadi Rp33,78 triliun.
Namun, penyaluran subsidi ini tetap memiliki syarat yang ketat. Petani penerima wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan memiliki lahan maksimal dua hektar.
Baca juga: Transformasi Gapoktan Jadi Koperasi, Momentum Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Subsidi juga difokuskan pada sembilan komoditas strategis, seperti padi, jagung, dan bawang merah.
"Petani yang belum terdaftar masih memiliki kesempatan untuk mengakses subsidi melalui pendaftaran di kelompok tani, dengan revisi data kebutuhan dapat dilakukan setiap empat bulan," jelas Anggia.
Reformasi Distribusi dan Digitalisasi
Untuk meningkatkan efisiensi, Anggia mendukung rencana perubahan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi.
Sistem distribusi langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) diusulkan menggantikan jalur tradisional melalui distributor dan kios.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya pelaksanaan yang hati-hati agar tidak mengganggu pihak yang selama ini terlibat dalam rantai distribusi.
Baca juga: Kemenkop Dorong CSR untuk Perkuat Koperasi dan Ketahanan Pangan
"Kami mendukung percepatan distribusi pupuk subsidi kepada petani, tetapi tata kelola harus diperkuat agar tidak merugikan pihak yang selama ini berperan," tegasnya.
Anggia juga memuji inovasi digital dalam pengawasan distribusi pupuk, seperti integrasi data Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia melalui aplikasi digital.
Ia berharap sistem ini nantinya dapat terhubung dengan data perbankan untuk memastikan distribusi berjalan real-time dan akurat.
Kolaborasi dan Inovasi untuk Masa Depan
Menghadapi tantangan global, Anggia menyerukan pentingnya modernisasi infrastruktur pupuk dan pengembangan produk yang efisien serta ramah lingkungan.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Modernisasi sektor pupuk harus dibarengi dengan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," pungkas politikus dari daerah pemilihan Kediri, Blitar, dan Tulungagung, Jawa Timur ini.
Dengan langkah-langkah strategis ini, industri pupuk diharapkan mampu menjadi tulang punggung kedaulatan pangan nasional, mendukung kebutuhan petani, dan menghadirkan solusi bagi tantangan masa depan. (SG-2)
