PADA Rabu (5/2), ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta.
Mereka menuntut pencopotan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan merugikan rakyat kecil, bahkan berujung pada korban jiwa.
Presiden KSPI Minta Bahlil Lahadalia Dipecat
Dalam orasinya, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan Bahlil telah menyulitkan jutaan masyarakat, terutama pekerja dan pedagang kecil.
Baca juga: Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia, UI Audit Program S3 SKSG
"Jika tidak bisa bekerja dengan baik, pecat Bahlil!" seru Said Iqbal dalam ketarangan pers, Rabu (5/2).
Salah satu kebijakan yang dipermasalahkan adalah larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer atau warung.
Menurut Said, kebijakan ini bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang menyakiti hati rakyat.
KSPI dan Partai Buruh mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, menjamin ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat.
Kedua, mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg ke tingkat pengecer atau warung agar akses lebih mudah.
Ketiga, memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena kebijakannya dinilai menyulitkan rakyat kecil.
Baca juga: Reshuffle Kabinet, Bahlil Jabat Menteri ESDM dan Yasonna Dicopot
Said Iqbal juga menyoroti dampak nyata kebijakan ini, termasuk antrean panjang masyarakat hanya untuk mendapatkan LPG 3 kg.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa seorang ibu lanjut usia meninggal dunia setelah mengantre sejak subuh hingga sore.
Baca juga: Penertiban Pengecer LPG akan Dilakukan Bertahap untuk Hindari Gangguan Pasokan
"Ini memalukan bagi proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Buruh dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Evaluasi dan pecat Menteri ESDM!" tegas Said.
Aksi protes ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan energi yang tidak berpihak pada rakyat akan terus mendapatkan perlawanan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait tuntutan para buruh. (Fajar Ramadan/SG-2)
