DENGAN kelangkaan stok pangan seperti beras serta kenaikan harga beras bisa memicu naiknya inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi Jawa Barat (Jabar) per Februari 2024 sebesar 3,09% (year on year), 0,45% (month to month), dan 0,61% (year to date). 

Secara year on year, inflasi di wilayah Jabar lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang sebesar 2,75%. 

Baca juga: Terkendali, Inflasi Kota Bandung Terendah di Jawa Barat

Terkait inflasi yang tinggi di Jawa Barat, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif untuk mengendalikan inflasi jelang Ramadan Idul Fitri. 

Menurut Bey, Ramadan dan Idul Fitri merupakan momen tahunan. "Jika kita hanya mengandalkan data historis tanpa ada reaksi yang antisipatif, kita hanya mencari alasan untuk pembenaran," ujar Bey.

Pernyataan Bey Machmudi disampaikan pada High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah, di Hotel Hilton, Kota Bandung, Rabu (6/3).

Baca juga: Pj Bupati Garut Sebut Stok Pangan untuk Ramadan Hingga Idul Fitri Aman

"Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional," ucap Bey sebagaimana dilansir situs Pemprov Jabar, Rabu (6/3). 

Bey juga mengingatkan agar TPID menjalin komunikasi intens dengan Satuan Tugas Pangan. 

"Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," tegas Bey. 

Selain operasi pasar, Bey memerintahkan agar TPID mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM). 

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan dan Kenaikan Beras

Operasi pasar murah bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama  di wilayah rawan penduduk miskin perlu ditingkatkan. 

Operasi Pasar Murah di Daerah Permukiman Miskin

"(Pasar Murah) Jangan dilakukan di kantor pemerintahan karena nanti yang beli pegawai - pegawainya. Lakukan operasi pasar di daerah rawan miskin atau minimal di kantor kelurahan/desa yang dekat dengan masyarakat," ungkap Bey.

Bey juga meminta pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar menyiapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD. 

"Siapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten kota dengan penentuan penerima manfaat yang dilakukan oleh dinas sosial secara transparan dan akuntabel," kata Bey

Sementara itu, dalam upaya perluasan digitalisasi untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Bey meminta agar literasi masyarakat ditingkatkan.

Terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemda Provinsi, kabupaten, kota dan lembaga keuangan melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital," katanya.

Selain itu, digitalisasi transaksi jual beli pada level UKM juga perlu didorong dalam upaya strategis perluasan digitalisasi ETPD.

"Peran Pemda Provinsi, kabupaten, kota, Bank Indonesia dan lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan untuk UKM," ungkap Bey. (SG-2)