ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengkritisi rencana pemerintah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melalui intervensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN  Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Herman menekankan pentingnya langkah yang transparan dan akuntabel dalam menyelamatkan perusahaan yang mempekerjakan sekitar 50 ribu karyawan tersebut.

Herman menyatakan bahwa meski niat Presiden untuk melindungi ribuan pekerja Sritex sangat berarti, pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat. 

Baca juga: Ketua Ikatsi: Jangan Hanya Fokus pada Sritex, Industri Tekstil Lain Juga Berisiko

“Penyelamatan ini perlu pembahasan mendalam dan pola yang benar-benar transparan, agar berjalan efektif tanpa mengorbankan aspek lain,” kata Herman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. (Dok.DPR RI)

Ia juga menyoroti bahwa pengambilalihan Sritex oleh BUMN bukanlah keputusan mudah, mengingat beban utang perusahaan ini mencapai lebih dari Rp25 triliun yang tersebar di 28 bank. 

Herman mengingatkan bahwa tugas semacam ini bisa membahayakan keuangan BUMN yang ditugaskan bila tidak dilakukan secara hati-hati. 

Baca juga: DPR Prihatin atas Pailitnya Sritex, Dorong Selamatkan Pekerja dan Kurangi Impor Tekstil

“Kita punya pengalaman penugasan BUMN berakhir dengan beban finansial yang tidak sehat. Jadi, harus dijaga agar tidak justru menambah beban,” tambahnya.

Diketahui, Sritex telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan sejak mengalami krisis keuangan akibat pandemi Covid-19. 

Baca juga: Sritex Resmi Pailit, Krisis Menyergap Industri Tekstil Indonesia

Pemerintah saat ini mempertimbangkan berbagai opsi penyelamatan, termasuk kemungkinan pengambilalihan oleh BUMN untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan nasib para pekerja di perusahaan tekstil tersebut. (SG-2)