ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan pengembangan energi terbarukan.
Namun, ia menyoroti implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai belum optimal.
Dalam keterangan persnya, Rabu (3/12), Novita menyoroti rendahnya realisasi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang baru mencapai separuh dari target satu juta sertifikasi.
Baca juga: Dorong UMKM Mendunia, Dekranasda Jabar Gaungkan Pesona Tenun Majalaya
Menurut Novita, salah satu hambatan utama adalah persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bahwa proses sertifikasi memerlukan biaya yang tinggi.
Tantangan di Lapangan: Sertifikasi yang Mahal
“Saya melihat gagasan pemerintah, khususnya terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi, sangat baik. Namun, implementasinya di lapangan hanya tercapai setengahnya,” ujar Novita.
Ia menjelaskan, banyak pelaku UMKM menganggap standarisasi seperti SNI, GMP (Good Manufacturing Practice), dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) terlalu mahal, sehingga enggan mengurus sertifikasi tersebut.
Hal ini, menurutnya, menjadi kendala utama dalam mendorong produk UMKM yang berkualitas dan kompetitif.
Baca juga: Partai NasDem Dorong Kemajuan UMKM Lewat Bazar Kreatif di Kompleks DPR RI
“Jika masalah ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar,” tegasnya.
Solusi untuk UMKM: Subsidi dan Insentif
Novita mendorong pemerintah untuk segera mengubah persepsi ini melalui sosialisasi yang masif dan langkah terobosan yang konkret.
Ia mengusulkan solusi seperti subsidi atau insentif untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi SNI dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Kami di DPR siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan pemerintah memiliki ide konkret yang dapat menyelesaikan kendala di lapangan,” tambahnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini. (Dok.DPR RI)
Standarisasi: Kunci Daya Saing dan Akses Pasar
Novita juga memperingatkan bahwa tanpa sertifikasi standar, produk UMKM berpotensi ditolak konsumen, baik di pasar lokal maupun internasional. Hal ini, ujarnya, akan berdampak negatif terhadap daya saing ekonomi nasional.
“Standarisasi bukan hanya tentang kualitas produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor,” ujar Novita.
“Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan menjadi beban bagi ekonomi nasional,” katanya.
Harapan untuk Kebijakan yang Lebih Konkret
Novita berharap pemerintah dapat memaparkan langkah-langkah nyata pada rapat kerja mendatang yang mampu mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi dengan mudah.
Dengan demikian, produk UMKM tidak hanya akan lebih diterima di pasar, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional.
Baca juga: Bandung Seuhah Festival 2024: Surga Pecinta Kuliner Pedas dan Inovasi UMKM Kota Bandung
“Peningkatan standar produk UMKM adalah kunci untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah kompetisi global. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata,” pungkasnya. (SG-2)
