Ekonomi

DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Terhadap Pengelolaan BUMDes

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady mengungkapkan bahwa evaluasi ini krusial untuk memastikan penggunaan dana desa yang disalurkan ke BUMDes dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. 

By Kang Deri  | Sokoguru.Id
26 Agustus 2024
H(Istampir 80 persen dana desa digunakan untuk BUMDes, padahal dana desa seharusnya juga dimanfaatkan untuk infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat. (Ist/kabartimurnews)

ANGGOTA Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Bogor. 

 

Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja ke BUMDes Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

 

Hamka mengungkapkan bahwa evaluasi ini krusial untuk memastikan penggunaan dana desa yang disalurkan ke BUMDes dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. 

 

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis akan Rangkul UMKM dan BUMDes

 

"Berdasarkan pengamatan sementara, hampir semua BUMDes perlu dievaluasi. Ini berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor," ujar Hamka sebagaimana dilansir situs DPR RI, Senin (26/8).

 

Ia menekankan bahwa sumber keuangan BUMDes berasal dari dana negara, sehingga diperlukan pengawasan dan audit menyeluruh. 

 

Hamka juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap alokasi dana desa yang terlalu banyak diarahkan untuk modal BUMDes. 

 

Menurutnya, hampir 80 persen dana desa digunakan untuk BUMDes, padahal dana desa seharusnya juga dimanfaatkan untuk infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat.

 

Baca juga: DPR Dorong BumDes Optimalisasi Situ Tunggilis, Bogor, untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

"Dana desa itu harusnya digunakan untuk menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya untuk BUMDes yang sifatnya sementara," tegas Hamka.

 

Hamka menambahkan bahwa penting untuk mengevaluasi dampak BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi desa. 

 

"Kegiatan ekonomi desa sangat menentukan pertumbuhan ekonomi kabupaten, provinsi, hingga nasional," jelasnya.

 

Sebagai langkah tindak lanjut, Hamka berencana merumuskan konsep audit atau pemeriksaan total bersama Menteri Desa. 

 

Evaluasi dan audit menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes di seluruh Indonesia.

 

Baca juga: Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kemenkeu Gelar Seminar KIP

 

Dengan demikian, dana desa yang disalurkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. (SG-2)