WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempercepat reklamasi di kawasan PT Timah.

Dalam kunjungan ke Wilayah Konsesi PT Timah Tbk di Desa Kerakas dan Desa Puput, Kecamatan Sungaiselan, Budhy menegaskan perlunya langkah konkret dan regulasi lintas kementerian untuk mempercepat proses reklamasi lahan kritis yang diabaikan.

"Jumlah lahan kritis sangat besar. Ini terlihat seperti ada pembiaran. Pengawasannya bagaimana kalau sampai begini?" kata Budhy.

Baca juga: Mengkritisi Komitmen CSR PT Timah dalam Mendukung UMKM di Babel

Ia juga mengkritik kondisi lahan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.

Budhy berharap rapat kerja dengan KLHK dapat menghasilkan regulasi yang mempercepat reklamasi.

Budhy menambahkan bahwa sudah ada tim percepatan, namun dia ingin proses ini dipercepat lagi.

"Kami ingin, setelah kunjungan ini, kita bersama KLHK dan PT Timah mencatat upaya-upaya untuk mempercepat kegiatan reklamasi," jelasnya.

Budhy melihat langsung lokasi percontohan reklamasi yang melibatkan kelompok masyarakat dan mencatat bahwa sejak 2021, PT Timah telah melakukan penanaman akasia yang bernilai tinggi.

Baca juga: DPR Kecam Pemerintah, Pembagian Izin Pertambangan ke Ormas Langgar UU Minerba

Namun, ia juga mencatat kerusakan yang cukup parah akibat pertambangan.

"Kita ingin ada percepatan di sini. Hasil tambang seharusnya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi kenyataannya tidak. Lahan juga ditinggalkan dalam kondisi rusak," ujarnya.

Budhy berharap masukan dari PT Timah dan daerah dapat mempercepat reklamasi.

Ia menegaskan bahwa ini adalah masalah bersama yang harus diselesaikan melalui tim percepatan lintas kementerian.

"Setelah data lengkap, kami akan mendorong regulasi yang diperlukan. Jika regulasi sudah ada, kita harus memastikan implementasinya di lapangan," tambah Budhy sebagaimana dilansir situs  DPR RI, Kamis (6/6).

Baca juga: Di Balik Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Kepentingan Siapa yang Dominan?

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Fery Afriyanto menyatakan dukungannya terhadap pembentukan tim percepatan.

"Dengan tim percepatan, rehabilitasi lahan kritis bisa cepat dilakukan," ujarnya. 

Fery menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung penuh inisiatif ini.

"Prinsipnya, Pemprov akan mendukung. Jika tim percepatan segera terbentuk, kegiatan rehabilitasi lahan kritis di Bangka Belitung dapat segera dilaksanakan," kata Fery.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini diharapkan dapat mendorong tindakan cepat dan terukur untuk menangani kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar tidak terabaikan. (SG-2)