PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepemimpinan yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyatakan apresiasinya.
Baca juga: DPR Kecam Pemerintah, Pembagian Izin Pertambangan ke Ormas Langgar UU Minerba
Anggota DPR R, Izzuddin Alqassam Kasuba. (Dok.DPR RI)
Menurut Izzuddin, penekanan Prabowo terhadap pengelolaan sumber daya alam mencerminkan komitmen untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
"Presiden Prabowo memiliki tekad kuat untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola demi kemaslahatan rakyat," ujar Izzuddin.
Izzuddin menekankan pentingnya peran DPR RI dalam mengawasi kebijakan pemerintah, terutama di daerah penghasil sumber daya alam seperti Maluku Utara.
Baca juga: Di Balik Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Kepentingan Siapa yang Dominan?
Meskipun sektor pertambangan Maluku Utara memberikan kontribusi besar bagi negara, ia mengakui dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat masih perlu ditingkatkan.
"Dalam pengawasan DPR, penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berfokus pada eksploitasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi daerah penghasil," lanjut politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Pertambangan Harus Beri Dampak Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Izzuddin berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah, khususnya di Maluku Utara, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal.
Baca juga: Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, DPR Akan Lakukan Audit Investigasi
Dengan penguatan fungsi pengawasan DPR, diharapkan pengelolaan kekayaan alam dapat berjalan transparan, adil, dan menguntungkan masyarakat.
Sinergi antara DPR dan pemerintah dinilai penting untuk mencapai visi Indonesia yang lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Prabowo. (SG-2)
