MARAKNYA pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri, terutama industri tekstil, menarik perhatian Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin.
Gelombang PHK yang semakin meningkat ini, menurutnya, berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
“PHK di industri tekstil semakin tinggi. Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik,” kata Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir situs DPR RI di Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Baca juga: Bagaimana Mengatasi Krisis Industri Tekstil Indonesia?
“Pengangguran bisa meningkat, yang akhirnya berujung pada peningkatan kemiskinan,” ujar Gus Muhaimin.
Anomali Ekonomi dan Lesunya Bisnis
Gus Muhaimin menguraikan bahwa gelombang PHK ini merupakan dampak dari lesunya aktivitas bisnis dalam negeri dan melemahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari deflasi.
Untuk mengatasi situasi ini, ia mendorong pemerintah agar kembali fokus pada industrialisasi dan melakukan pemetaan serta analisis mendalam terhadap kondisi tiap sektor industri, khususnya yang melambat atau belum pulih sepenuhnya pasca pandemi Covid-19.
“Pemetaan dan kajian mendalam penting dilakukan. Industrialisasi harus digalakkan lagi, sembari mengkaji strategi khusus dan realistis untuk melindungi industri,” tegas Gus Muhaimin.
Baca juga: DPR Desak Regulasi Ketat Cegah Impor Tekstil Bermotif Tradisional Indonesia
Dukungan Pemerintah dan Persaingan Global
Politikus Fraksi PKB ini juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk membantu industri agar dapat berkembang, memproduksi barang sesuai dengan selera pasar, serta memiliki harga yang bersaing dan kualitas yang baik.
Menurut Gus Muhaimin, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut industri untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri agar tetap kompetitif.
“Jalan terbaiknya adalah support dari pemerintah. Bagaimanapun, persaingan bisnis semakin kompetitif.” ucapnya.
“Peran industri juga harus menyesuaikan diri agar bisa tetap bersaing kualitasnya,” ungkap Gus Muhaimin.
Baca juga: Gelombang PHK Industri Tekstil, Potret Suram Ekonomi Nasional
Ia juga menyoroti pentingnya mengurangi barang impor dengan melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, serta mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal.
Industri Tekstil di Ambang Keterpurukan
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia kini berada di ambang keterpurukan.
Melemahnya pasar ekspor dan gempuran produk tekstil impor di pasar domestik membuat pelaku industri sandang, dari hulu hingga hilir, kian terhimpit.
Akibatnya, industri TPT yang terpuruk telah memicu PHK hingga ribuan pekerja.
Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selama periode Januari-Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik telah berhenti beroperasi dan mem-PHK sekitar 10.800 pekerja.
Angka ini melanjutkan gelombang PHK sepanjang tahun 2023 yang mencapai 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta.
Jumlah ini diyakini lebih tinggi karena banyak pekerja yang tidak melapor saat terkena PHK.
Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi industri tekstil Indonesia.
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk melakukan reformasi dan inovasi dalam industri ini.
Dukungan pemerintah dan adaptasi industri terhadap perubahan pasar menjadi kunci penting untuk mengatasi krisis ini dan membangun kembali kekuatan industri tekstil Indonesia.
Gus Muhaimin menekankan bahwa langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengatasi gelombang PHK ini.
Dengan demikian, diharapkan industri tekstil dapat bangkit kembali, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.(SG-2)
