LONJAKAN volume impor barang ke Indonesia terus menjadi sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI.

Berbagai jenis produk, mulai dari bahan baku hingga barang konsumsi impor membanjiri pasar domestik dan memicu kekhawatiran terhadap daya saing produk lokal. 

Kondisi ini dianggap memperburuk ketergantungan Indonesia pada produk luar negeri, serta menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional.

Baca juga: Mendag Zulkifli Dorong Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal

Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, menilai peningkatan impor ini salah satunya dipengaruhi oleh penerapan perdagangan bebas. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha. (Ist)

Namun, ia menyoroti bahwa banyak barang impor yang masuk ke Indonesia tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga mengancam keberlangsungan produk lokal.

“Apakah Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) tahu bahwa barang-barang ini tidak memenuhi standar?” ujar Iman.

“Ini tidak sehat untuk persaingan perdagangan dengan produk lokal. Jika tidak diawasi dengan baik, barang-barang impor ini bisa mematikan produk dalam negeri,” tegas politikus Fraksi Partai Demokrat itu saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, baru-baru ini.

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan: Lindungi UMKM dari Barang Impor, Perkuat Produksi Dalam Negeri

Kekhawatiran akan Dampak Sosial

Iman juga memperingatkan bahwa persoalan ini dapat berdampak serius pada kehidupan sosial masyarakat, termasuk potensi konflik horizontal. 

Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah proteksi yang nyata untuk melindungi pengusaha lokal, terutama dari dominasi barang impor, seperti produk dari China.

“Kami butuh penjelasan bagaimana pemerintah bisa memproteksi produk lokal dari serbuan barang impor yang jumlahnya sangat banyak. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan para pengusaha lokal kita,” tambah Iman.

Dukungan untuk UMKM dalam Standarisasi

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan mendorong adanya kerja sama lintas sektor untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi SNI. 

Ia menilai publikasi terkait proses ini masih sangat minim, sehingga banyak UMKM tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan.

Baca juga: Komisi IV DPR RI Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal untuk Kurangi Impor Pangan

“Saya punya pabrik, tetapi ke mana harus mengurus standardisasi ini? Padahal kita punya TVRI dan RRI yang bisa digunakan sebagai sarana publikasi,” jelasnya. 

“Saya bahkan baru tahu ada BSKJI. Publikasi harus lebih digiatkan agar UMKM tahu cara bersaing dengan produk impor,” kata politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.

Eric juga meminta jika ada kekurangan sarana dan prasarana di BSKJI (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri), agar segera dikonsultasikan kepada Komisi VII DPR RI.

“Kami siap menyampaikan hal ini dalam rapat anggaran untuk memastikan kebutuhan itu terpenuhi,” ujarnya.

Proteksi Produk Lokal Sebagai Prioritas

DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap barang impor dan perlindungan produk lokal melalui penguatan standarisasi. 

Dengan langkah yang tepat, Indonesia diharapkan mampu menjaga keseimbangan perdagangan dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. (SG-2)