MENTERI Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengusung langkah terobosan dengan rencana menghapus jaminan aset sebagai syarat pembiayaan UMKM.
Strategi ini tak hanya menyoroti ambisi sang menteri dalam mendongkrak kelas UMKM, tetapi juga menawarkan peluang baru bagi ribuan pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini terjegal di fase permodalan.
Namun, langkah ini juga menuai pertanyaan kritis: akankah tanpa jaminan aset UMKM mampu menjawab tantangan perbankan, atau malah terjebak dalam risiko utang yang tak terkendali?
Baca juga: Gebrakan Awal Menteri Maman Abdurrahman Bangkitkan UMKM Cukup Menjanjikan?
Maman menilai, perbankan perlu mengubah paradigma dari sekadar menuntut jaminan aset ke pendekatan baru yang memprioritaskan rekam jejak usaha.
Ide ini, jika direalisasikan, mungkin menjadi angin segar bagi UMKM yang memiliki rekam jejak keuangan yang stabil dan pertumbuhan bisnis yang konsisten.
Tetapi di sisi lain, perubahan ini menuntut adaptasi besar dari sektor perbankan yang selama ini terbiasa dengan prinsip kehati-hatian melalui jaminan aset.
Baca juga: Pemutihan Utang Petani, Nelayan, dan UMKM: Solusi Instan atau Ancaman Stabilitas Ekonomi?
Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM lokal kerap kesulitan mendapatkan akses pembiayaan formal.
Banyak pelaku usaha ini yang tidak memiliki aset berharga untuk dijaminkan, sehingga sulit memenuhi persyaratan bank.
Namun, mengandalkan rekam jejak sebagai satu-satunya modal justru bisa memunculkan dilema: apakah semua UMKM sudah memiliki kapasitas dan catatan keuangan yang dapat diandalkan?
Menghapus jaminan aset sebetulnya membuka peluang baru, tetapi tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, langkah ini bisa berpotensi meningkatkan risiko kredit macet bagi lembaga pembiayaan.
Langkah Maman untuk menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tambahan dukungan finansial juga menarik perhatian.
Ini menjadi bukti bahwa sang menteri berusaha mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengupayakan kolaborasi lintas sektor.
Jika kolaborasi ini efektif, diharapkan dapat mendorong pendanaan alternatif bagi UMKM dan memberikan ruang gerak lebih luas bagi pelaku usaha mikro tanpa beban regulasi ketat yang seringkali menyulitkan.
Baca juga: Sektor UMKM di Tangan Maman Abdurrahman: Harapan Baru atau Sekadar Wajah Baru?
Namun, kolaborasi dengan BUMN juga harus transparan dan dipastikan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak.
UMKM di pelosok daerah sering kali menjadi korban dari program-program besar yang hanya menyentuh sebagian kecil dari total pelaku usaha.
Oleh karena itu, penting bagi Maman untuk merancang sistem yang tidak sekadar menguntungkan UMKM tertentu, tetapi menjangkau semua pelaku usaha di berbagai daerah.
Jika rencana-rencana ini dapat direalisasikan dengan tepat, maka langkah Maman dapat menjadi revolusi dalam dunia UMKM di Indonesia.
Namun, tanpa perencanaan matang, pengawasan, dan transparansi yang ketat, terobosan tanpa jaminan aset ini berpotensi menghadirkan risiko besar.
Hanya waktu yang akan membuktikan apakah visi Maman Abdurrahman ini benar-benar solusi atau sekadar mimpi semu bagi pelaku UMKM di Indonesia. (SG-2)
