DALAM era yang serba digital ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan daya saing. 

Seiring dengan perkembangan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melatih lebih dari 60 ribu pelaku UMKM dari tahun 2023 hingga September 2024, dengan fokus pada keterampilan digital. 

Program ini tampaknya menjadi upaya yang ambisius dalam memberdayakan UMKM melalui teknologi. 

Baca juga:  Berdayakan UMKM, Kunci Masa Depan Ekonomi Indonesia

Namun, pertanyaannya: Apakah pelatihan ini cukup efektif untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan?

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkominfo bertanggung jawab atas pelatihan ini, dengan materi yang mencakup kewirausahaan digital dan pemasaran online. 

Lebih dari 63 ribu pelaku UMKM telah memperoleh keterampilan digital dari program ini. 

Kemenkominfo menggambarkan inisiatif ini sebagai langkah besar untuk memperkuat produktivitas dan memperluas pasar UMKM, hingga menjangkau konsumen internasional seperti dari Arab Saudi dan Malaysia. 

Namun, di balik angka-angka impresif ini, apakah dampak sebenarnya dirasakan oleh para pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri?

Memperluas Pasar Global: Sebuah Ambisi atau Realitas?

Hary Budiarto, Kepala BPSDM Kemenkominfo, dengan optimistis menyatakan bahwa teknologi digital memungkinkan UMKM bersaing di tingkat global. 

Pelaku usaha lokal dapat meningkatkan produktivitas dan menjangkau pasar internasional, sebuah narasi yang menarik. 

Baca juga: Pertanyakan Akses Pembiayaan yang Lebih Inklusif dan Adil untuk Sektor UMKM

Namun, seberapa realistis klaim ini ketika banyak UMKM di Indonesia masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur digital?

Indonesia memiliki tantangan geografis yang kompleks, di mana akses internet masih menjadi barang mewah di banyak daerah terpencil. 

Tanpa infrastruktur yang merata, upaya pelatihan digital menjadi tidak efektif bagi UMKM yang belum memiliki akses dasar terhadap internet yang andal. 

Selain itu, meski pelatihan keterampilan digital telah diberikan, masih diperlukan pendampingan yang intensif agar UMKM benar-benar mampu menerapkan apa yang mereka pelajari.

Hary Budiarto sendiri mengakui bahwa banyak pelaku UMKM membutuhkan mentoring dalam menjalankan bisnis digital. 

Ini menunjukkan bahwa sekadar memberikan pelatihan tidak cukup. 

Pelaku usaha juga perlu diarahkan secara berkelanjutan, terutama dalam hal navigasi pasar digital yang sering kali rumit.

Praktik Langsung dan Tantangan Produktivitas

Langkah Kemenkominfo untuk mengarahkan pelatihan ke praktik langsung adalah langkah yang patut diapresiasi. 

Pelaku UMKM, terutama yang berada di sektor informal, sering kali menghadapi dilema antara meluangkan waktu untuk belajar atau mengelola bisnis sehari-hari.

Namun, apakah pelatihan ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan mereka yang berada di garis depan ekonomi lokal?

Baca juga: PON Expo XXI Aceh-Sumut: Momentum Penting untuk UMKM, Tapi Apakah Cukup?

Banyak pelaku UMKM yang menjalankan bisnis dengan pola tradisional masih merasa sulit untuk memadukan pengetahuan digital dengan kegiatan operasional sehari-hari. 

Ini bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga soal perubahan budaya bisnis. 

Dengan berfokus pada pelatihan dasar, apakah Kemenkominfo juga siap menghadapi tantangan perubahan mindset yang lebih mendalam di kalangan UMKM?

Kolaborasi untuk Pemerataan

BPSDM Kemenkominfo berencana berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelatihan ini menjangkau seluruh Indonesia. Ini tentu saja merupakan langkah penting. 

Namun, perlu diingat, kolaborasi bukan hanya tentang penyebaran akses, tetapi juga kualitas pelatihan. 

Apakah ada standar yang jelas untuk memastikan kualitas pelatihan ini tetap tinggi dan relevan di setiap daerah? 

Ataukah program ini akan menjadi sekadar angka di atas kertas, tanpa dampak signifikan di lapangan?

Perlu Langkah yang Lebih Konkret

Melatih 60 ribu pelaku UMKM adalah pencapaian yang patut diapresiasi, tetapi itu baru langkah awal.

Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, akses berkelanjutan ke pendampingan, serta perubahan pola pikir yang menyeluruh, manfaat dari pelatihan digital ini bisa jadi terbatas.

Tantangan terbesar bagi Kemenkominfo adalah memastikan bahwa setiap pelaku UMKM, baik di perkotaan maupun pedesaan, benar-benar merasakan dampak dari inisiatif ini.

Baca juga: Dorong Koperasi sebagai Jalan Keluar bagi UMKM: Solusi atau Tantangan Baru?

Selain itu, evaluasi terus-menerus diperlukan untuk mengukur efektivitas pelatihan.

Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga dukungan jangka panjang dalam menerapkan dan mengembangkan bisnis mereka secara digital. 

Tanpa ini, program pelatihan digital Kemenkominfo hanya akan menjadi proyek ambisius yang kehilangan arah di tengah kompleksitas kebutuhan UMKM Indonesia.

Di balik program pelatihan yang tampak menjanjikan ini, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika Indonesia benar-benar ingin memberdayakan UMKM di era digital. (SG-2)