LANGKAH Bupati Kendal, Dico Ganinduto, menggandeng selebritas Raffi Ahmad untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Di permukaan, inisiatif ini tampak sebagai upaya tulus untuk mempromosikan sektor UMKM.
Namun, tidak dapat diabaikan bahwa langkah ini sarat dengan nuansa politis, terutama menjelang Pilkada Jateng 2024.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan UMKM, Pembiayaan BSI Jangan Terpaku Angka Tapi Tekankan Kualitas
Dengan memasang baliho Dico-Raffi di berbagai wilayah Jawa Tengah, banyak yang menduga bahwa kolaborasi ini memiliki agenda tersembunyi.
Alih-alih murni untuk mendukung pengembangan UMKM, sejumlah pihak menilai langkah ini sebagai taktik untuk meningkatkan popularitas dan peluang dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2024.
Apakah kolaborasi ini benar-benar bertujuan memajukan UMKM atau sekadar alat untuk meraih simpati politik?
Strategi pemasangan baliho di enam daerah, termasuk Semarang, Solo, dan Purwokerto, tampak sangat terarah dan penuh perhitungan.
Respons masyarakat yang antusias terhadap kolaborasi ini justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat posisi politik.
Baca juga: Mengawal Transformasi Digital UMKM: Tantangan dan Harapan di Balik Angka
Dico bahkan secara terbuka mengakui bahwa antusiasme publik sangat besar, dengan beberapa warga bahkan menyarankan duet Dico-Raffi untuk maju dalam Pilkada 2024.
Pengamat kebijakan publik menilai langkah Dico menggandeng Raffi Ahmad sangat tepat, mengingat Raffi memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat mempengaruhi perkembangan UMKM.
Memang benar, UMKM menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.
Namun, langkah ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politisnya.
Menggunakan popularitas selebritas untuk menarik dukungan bukanlah hal baru dalam dunia politik Indonesia.
Hal ini menunjukkan bagaimana isu UMKM bisa dimanfaatkan sebagai komoditas politik yang efektif.
Baca juga: Membangkitkan UMKM Kepri Melalui Pinjaman Modal Tanpa Bunga
Pada akhirnya, masyarakat perlu kritis terhadap motif di balik langkah-langkah semacam ini.
Apakah ini benar-benar demi kepentingan rakyat dan kemajuan UMKM, atau hanya sekadar alat untuk meraih kekuasaan?
Kewaspadaan dan penilaian kritis dari publik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bukan hanya segelintir elite politik.
Hanya waktu yang akan membuktikan niat sejati di balik langkah ini. (SG-2)
