MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini mengumumkan bahwa 25,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah masuk ke ekosistem digital pada tahun 2023.
Capaian tersebut mendekati target 30 juta UMKM di akhir tahun 2024 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Meski pencapaian ini patut diapresiasi, tantangan besar masih mengintai di balik optimisme angka.
Baca juga: Upaya Proaktif Pemprov DKI Jakarta Mendongkrak UMKM Melalui Digitalisasi
Dengan masih adanya 4,8 juta UMKM yang perlu onboarding untuk mencapai target, ada beberapa aspek yang perlu dicermati.
Peningkatan jumlah ini menuntut infrastruktur digital yang kuat dan pelatihan berkelanjutan.
Selain itu, dorongan untuk mencapai target transaksi Rp50 miliar di tiap provinsi membutuhkan sinergi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Luhut menyoroti pentingnya realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang meningkat signifikan dari Rp749 triliun di tahun 2022 menjadi Rp1.349,8 triliun di tahun 2023.
Peningkatan ini menunjukkan kesadaran instansi pemerintah dalam mendukung produk lokal.
Namun, target 95% realisasi belanja PDN harus disertai dengan upaya untuk memastikan kualitas produk lokal agar mampu bersaing dengan produk impor.
Baca juga: Digitalisasi: Pilar Utama dalam Meningkatkan Keberlanjutan UMKM
Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) juga menunjukkan hasil positif.
Pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus) ke Provinsi Sumatera Selatan mencapai 9,6 juta pada Januari 2023, naik 1,9 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski begitu, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur wisata dan pelestarian lingkungan.
Luhut menggarisbawahi tiga hal penting untuk meningkatkan program Gernas BBI/PDN-BBWI: memperbanyak pelatihan promosi untuk UMKM dan pelaku wisata lokal, mendorong inovasi produk, dan digitalisasi UMKM.
Hak kekayaan intelektual juga perlu dijaga agar produk-produk lokal memiliki daya saing yang lebih kuat.
Inisiatif seperti aplikasi Toms dari Telkom, yang berfungsi untuk memonitor capaian pelatihan dan transaksi belanja UMKM, merupakan langkah inovatif yang perlu diapresiasi.
Namun, implementasi teknologi ini harus memastikan bahwa data yang dihasilkan benar-benar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif dan mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.
Baca juga: Digitalisasi Turut Pacu Percepatan Kemajuan UMKM
Acara “Harvesting Gernas BBI-BBWI 2024 Provinsi Sumsel” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah contoh konkret kolaborasi antar lembaga yang dapat mendorong keberhasilan program nasional ini.
Namun, keberlanjutan program ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi kemajuan UMKM dan masyarakat luas.
Transformasi digital UMKM Indonesia adalah langkah besar menuju peningkatan ekonomi nasional.
Namun, di balik pencapaian angka-angka yang membanggakan, terdapat tantangan nyata yang harus dihadapi.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap UMKM yang masuk ke ekosistem digital mendapatkan dukungan penuh, baik dari segi pelatihan, infrastruktur, maupun perlindungan hak intelektual.
Hanya dengan demikian, target ambisius ini dapat tercapai dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. (SG-2)
