KEBUTUHAN pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia terus menjadi tantangan besar. 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman baru-baru ini mengungkapkan angka yang mencengangkan: kebutuhan pembiayaan sebesar Rp1.500 triliun belum dapat dipenuhi oleh bank konvensional. 

Angka ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan dalam akses modal bagi pelaku UMKM, sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Baca juga: Harbolnas 2024: Momentum Besar, Tapi Apakah UMKM Siap?

Namun, masalah ini bukan hanya tentang angka. Ini adalah tentang peluang yang hilang untuk memberdayakan jutaan pelaku usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. 

Dengan menyebutkan peluang besar bagi perusahaan pembiayaan non-bank untuk masuk, Maman seolah memberikan sinyal bahwa solusi bagi masalah ini tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada bank konvensional.

UMKM dan Startup: Potensi Besar yang Belum Tergarap Maksimal

Dalam paparannya, Maman juga menyoroti potensi besar Indonesia sebagai negara dengan jumlah startup terbesar keenam di dunia. 

Dengan 2.558 startup pada 2023, terjadi peningkatan sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Data ini menunjukkan semangat kewirausahaan yang tinggi, sekaligus potensi transformasi ekonomi digital yang luar biasa.

Namun, fakta bahwa 55% kebutuhan pembiayaan kewirausahaan tidak terpenuhi, seperti yang diungkapkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), menjadi tamparan keras. 

Baca juga: Jalin Lokal 2024: Momentum Strategis UMKM dan Tantangan Kolaborasi

Ini menandakan bahwa ekosistem pendanaan kita belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan UMKM dan startup secara maksimal. 

Padahal, startup dan UMKM adalah motor penggerak transformasi ekonomi yang diharapkan membawa Indonesia menjadi pemain global.

Mengapa Pendanaan Menjadi Tantangan Besar?

Ada beberapa hambatan mendasar yang membuat akses pendanaan menjadi masalah utama. 

Di antaranya adalah kurangnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM dan startup yang sering dianggap tidak bankable. 

Baca juga: ITS Gelar Pelatihan Branding untuk Tingkatkan Nilai Jual UMKM Pesisir

Selain itu, model bisnis startup yang cenderung high risk high return sering kali membuat bank konvensional enggan mengambil risiko.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan non-bank atau investor institusi mungkin lebih fleksibel dalam menghadapi risiko, tetapi kehadiran mereka di Indonesia masih belum optimal. 

Regulasi yang kurang mendukung serta kurangnya insentif bagi investor domestik untuk masuk ke sektor ini menjadi faktor penghambat lainnya.

Apa Solusinya?

Solusi untuk persoalan ini tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja. 

Pendekatan kolaboratif harus menjadi kunci, dengan melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, hingga investor individu. 

Berikut beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan:

1. Peningkatan Akses ke Pendanaan Alternatif
 

Pemerintah perlu mendorong pengembangan instrumen pendanaan alternatif, seperti crowdfunding, venture capital, dan angel investors, yang lebih relevan dengan kebutuhan UMKM dan startup.
 

2. Inovasi Regulasi

Otoritas keuangan perlu menciptakan regulasi yang mendukung ekosistem pendanaan inklusif. 

Misalnya, insentif pajak bagi investor yang berinvestasi di UMKM dan startup atau pengembangan kebijakan yang mengurangi hambatan bagi perusahaan pembiayaan non-bank.
 

3. Pendidikan Kewirausahaan dan Literasi Keuangan

Pelaku UMKM dan startup harus dibekali dengan kemampuan manajemen keuangan dan perencanaan bisnis yang baik agar dapat menarik kepercayaan dari lembaga keuangan dan investor.
 

4. Peran Aktif Pemerintah dalam Fasilitasi Pendanaan

Pemerintah bisa memanfaatkan dana bergulir atau lembaga penjaminan kredit untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan ini.
 

Membangun Ekosistem yang Mendukung

Kesenjangan pendanaan yang mencolok adalah cerminan dari ekosistem yang masih perlu banyak diperbaiki. 

Jika Indonesia ingin menjadi kekuatan ekonomi global dengan basis ekonomi digital dan UMKM yang tangguh, tantangan ini harus segera diatasi.

Peluang Rp 1.500 triliun bukan hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi potensi riil untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. 

Namun, tanpa tindakan nyata, potensi ini akan terus menjadi mimpi yang tak terwujud. 

Apakah pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh pihak terkait siap mengambil langkah berani untuk mengubah peluang ini menjadi kenyataan? 

Atau kita akan terus terjebak dalam siklus persoalan yang sama? Waktunya bertindak adalah sekarang. (SG-2)