SOKOGURU, JAKARTA- Sepanjang 2025, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat berbagai capaian strategis. Utamanya dalam upaya memperkuat fondasi usaha mikro nasional menjadi akselerasi untuk semakin berkembang pada 2026.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju formal, produktif, dan berdaya saing mulai menunjukkan hasil yang nyata.
Baca juga: Lampaui Target! Kementerian UMKM Capai 3,29 Persen Rasio Kewirausahaan Nasional 2025
“Sepanjang 2025, dengan bekerja sama dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal dan ekosistem ekonomi nasional,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi Kementerian UMKM.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, hingga akhir 2025, lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal.
Selain itu, tercatat sebanyak 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Baca juga: Perkuat Ekosistem Usaha Berdaya Saing, Kementerian UMKM Berkolaborasi dengan ADKASI
“Capaian itu, ditopang melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang terlaksana di 12 provinsi, dengan menghadirkan lebih dari 25 layanan kemudahan dan pelindungan usaha, berkat dukungan berbagai pihak,” ujar Riza.
Dari sisi pembiayaan, sambungnya, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur.
Proporsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,8% melampaui target yang ditetapkan.
Baca juga: Kementerian UMKM Sambut Positif Rencana Arema FC Kelola Stadion Kanjuruhan
“Penyaluran KUR ke sektor produksi ini berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja,” tambah Riza.
Selain KUR, Kementerian UMKM juga terus mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR melalui pemanfaatan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, serta kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif.
Skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor itu telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah. Penguatan akses pasar menjadi fokus penting lainnya.
Sepanjang 2025, sebanyak 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai Letter of Intent mencapai Rp29 miliar. Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjangkau 12.740 UMKM, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.
“Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza lagi.
Riza menegaskan, memasuki tahun 2026, Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan legalitas dan pelindungan, pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.
“Pada 2026, kami akan terus memperkuat usaha mikro melalui pendekatan yang terintegrasi, agar usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu berdaya saing dan tumbuh naik kelas, serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya. (SG-1)
