SOKOGURU, OGAN ILIR — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyoroti buruknya kondisi ruas Tol Palembang–Kayu Agung, yang dinilai jauh dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) meski membebankan tarif tinggi kepada masyarakat.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7/2025), Roberth menyatakan bahwa kondisi jalan tol tersebut tidak layak dan merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Kami melihat langsung, banyak bagian jalan yang bergelombang, exit toll mangkrak sejak 2021, bahkan dugaan kesalahan konstruksi. Semua ini menandakan lemahnya kualitas layanan,” tegas Roberth dalam keterangan pers, Jumat (4/7/2025).

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Hentikan Kenaikan Tarif Tol: Jalan Rusak, Lampu Mati, dan Rest Area Kotor! 

Bayar Mahal, Dapat Jalan Bergelombang

Roberth menilai sangat tidak adil jika masyarakat tetap dikenakan tarif mahal untuk infrastruktur yang tidak memenuhi standar. 

Ia meminta agar tidak ada kenaikan tarif tol sebelum pembenahan dilakukan secara menyeluruh.

“Ini catatan serius. Tidak boleh ada kenaikan tarif selama semua ini belum dibenahi,” tegas Politikus Fraksi NasDem itu.

BUMN Rugi, Negara Ikut Tanggung

Ia juga menyinggung bahwa proyek ini dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan modal negara. 

Bila kualitas rendah terus dipertahankan, maka kerugian BUMN akan berujung pada kerugian keuangan negara.

Baca juga: Pasca-Kecelakaan Tol Cipularang, DPR Dorong Audit dan Pembenahan Keselamatan Jalan Tol

“Kalau BUMN rugi karena perencanaan tidak matang, itu artinya negara yang menanggung. Modalnya dari APBN, kalau kurang pasti minta lagi ke pemerintah,” jelasnya.

DPR Kawal Percepatan Rekonstruksi hingga 2027

Roberth memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal proses rekonstruksi Tol Palembang–Kayu Agung, yang saat ini ditargetkan selesai pada 2027. 

Baca juga: Di Tiap Jalan Tol Hutama Karya Terapkan Infrastruktur Berkelanjutan

Ia mendorong percepatan agar masyarakat bisa segera menikmati jalan tol yang aman dan nyaman.

“Kami minta itu dipercepat. Jangan lama-lama. Masyarakat sudah bayar tapi tidak dapat jalan yang layak,” tutupnya. (*)