TRAGEDI kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan di KM 92 Tol Cipularang, Jawa Barat, kembali memicu perhatian serius DPR RI terhadap keselamatan di jalan tol.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, bersama perwakilan Ditlantas Polda Jabar, Jasa Marga, Basarnas, dan BMKG, melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada Rabu (13/11) untuk mencari solusi dalam menekan angka kecelakaan di jalan tol.
"Peristiwa ini menambah daftar panjang kecelakaan lalu lintas di tol yang semakin mengkhawatirkan," ujar Lasarus dalam keterangan pers, Kamis malam (14/11).
Baca juga: 21 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
Ia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan audit terhadap operator jalan tol dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh perusahaan-perusahaan tol.
Lasarus menekankan, audit ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk melihat apakah operator telah menjalankan standar keselamatan dengan baik.
Ia juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperhatikan berbagai aspek keselamatan di jalan tol untuk menekan tingginya angka kecelakaan.
Kecelakaan Jalan Tol yang Terus Meningkat
Data Korlantas Polri per Oktober 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas di tol.
Pada 2022 tercatat 1.464 kecelakaan dengan 688 korban meninggal, sementara di 2023 jumlah kecelakaan meningkat menjadi 1.656 dengan 704 korban jiwa.
Baca juga: Komisi V DPR Desak Investigasi Tuntas Tragedi Beruntun di Tol Cipularang KM 92
Lasarus menyebut beberapa faktor utama penyebab tingginya angka kecelakaan ini, seperti truk over dimension and over load (ODOL), parkir sembarangan di bahu jalan, perbedaan kecepatan antar kendaraan, serta praktik naik-turun penumpang di tempat terlarang.
Ia juga mengkritik keberadaan bangunan liar di sekitar tol yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas.
Selain itu, kondisi kesehatan pengemudi, khususnya pengemudi truk, menjadi perhatian.
Kondisi Kesehatan Pengemudi Perlu Dicek
Menurut Lasarus, banyak pengemudi yang seharusnya tidak layak mengemudi karena kondisi kesehatan, seperti diabetes dan asam urat, diperburuk oleh jam kerja yang panjang tanpa istirahat yang memadai.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. (Dok.DPR RI)
"Kondisi kerja yang memaksa mereka melebihi batas wajar sangat berbahaya," ujar Lasarus.
Ia juga mengusulkan pemeriksaan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan bagi pengemudi truk.
Lasarus juga mendorong adanya regulasi yang jelas terkait waktu kerja dan istirahat bagi pengemudi truk.
Ia khawatir, tanpa aturan yang ketat, para pengemudi truk akan terus dipaksa bekerja melampaui batas yang wajar, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
Selain kesehatan, fasilitas di rest area turut menjadi sorotan. Banyak pengemudi mengeluhkan mahalnya harga makanan dan minuman serta kurangnya fasilitas MCK yang memadai.
Mereka juga merasa tidak nyaman berbagi ruang dengan pengunjung umum, apalagi setelah perjalanan panjang yang melelahkan.
Pertanyakan Keamanan di Rest Area
Keamanan di rest area juga menjadi kekhawatiran, terutama terkait risiko pencurian barang bawaan saat pengemudi beristirahat.
"Rest area yang aman dan nyaman sangat penting agar pengemudi bisa beristirahat dengan baik," tegas Lasarus.
Baca juga: Di Tiap Jalan Tol Hutama Karya Terapkan Infrastruktur Berkelanjutan
Ia berharap, dengan dukungan Kemenhub dan Kementerian Ketenagakerjaan, angka kecelakaan di jalan tol bisa ditekan secara signifikan.
Kunjungan kerja ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di jalan tol, terutama bagi para pengemudi truk yang menjadi kunci dalam rantai logistik nasional. (SG-2)
