SOKOGURU - Pemerintah kembali menyalurkan program tambahan bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode Juni–Juli 2025.
Tambahan alokasi bansos ini mencakup perluasan cakupan kartu sembako dan bantuan pangan hingga menjadi 18,3 juta KPM dari sebelumnya hanya 18 juta KPM.
Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran target, yakni sekitar 5% pada kuartal II tahun 2025.
Apa Itu Kartu Sembako dan Bantuan Pangan?
Kartu sembako adalah bantuan sosial non-tunai yang diberikan kepada KPM untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung, dengan nominal bantuan Rp200.000 per bulan.
Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/bulan akan diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Sebelumnya, Kartu Sembako cair hanya setiap tiga bulan sekali.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan dari cadangan beras pemerintah selama Juni dan Juli 2025.
Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah memastikan bahwa bantuan akan diterima oleh 18,3 juta KPM. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap selama bulan Juni dan Juli 2025.
5 Provinsi Penerima Bansos Terbanyak
Bansos disalurkan secara nasional bagi KPM yang memenuhi syarat seperti fakir miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, lansia dan sebagainya.
Namun demikian, dari seluruh provinsi di Indonesia, provinsi dengan KPM terbanyak ada 5 provinsi yang terdiri dari:
1. Jawa Barat
Jumlah KPM diperkirakan lebih dari 3 juta.
Wilayah dengan penduduk terbanyak di Indonesia.
2. Jawa Timur
Lebih dari 2,5 juta KPM tercatat.
Penyaluran besar terjadi di wilayah tapal kuda dan pesisir.
3. Jawa Tengah
Sekitar 2,4 juta KPM menjadi penerima utama.
Fokus distribusi di wilayah Pantura dan selatan.
4. Sumatera Utara
Provinsi dengan penerima bansos terbanyak di luar Jawa, lebih dari 1 juta KPM.
5. Banten
Sekitar 900 ribu KPM menerima bantuan.
Distribusi dan Transparansi Menjadi Kunci
Distribusi bansos melibatkan sinergi antara Kementerian Sosial, PT Pos Indonesia, himpunan bank negara (Himbara), dan Perum Bulog.
Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Dalam Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa mekanisme penyaluran dapat dilakukan melalui penarikan uang dan/atau pembelian barang atau jasa menggunakan dana yang tersedia di rekening penerima bantuan sosial.
Pemerataan Sosial dan Ketahanan Pangan
Penyaluran bansos kepada 18,3 juta KPM diharapkan memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi rumah tangga miskin, khususnya di provinsi dengan beban sosial tertinggi.
Jika dilakukan secara akurat dan transparan, program ini bisa menjadi pondasi kuat dalam memperkecil ketimpangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.(*)
