SOKOGURU, ACEH TAMIANG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerjunkan lebih dari 1.000 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kehadiran para Praja IPDN itu tidak hanya difokuskan pada pembersihan infrastruktur pemerintahan dan pemulihan layanan fasilitas publik, tetapi juga menyentuh langsung sektor usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman pun, mengapresiasi langkah Kemendagri tersebut, dalam keterangan resmi Kementerian UMKM, Selasa, 6 Januari 2026.
“Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kemendagri bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengonsolidasikan adik-adik Praja IPDN. Mereka tidak hanya membantu pembersihan infrastruktur dan memulihkan pelayanan publik, tetapi juga turun langsung membersihkan toko-toko dan warung UMKM yang terdampak bencana di Aceh Tamiang,” ujarnya saat menghadiri Apel Bersama Praja IPDN, Relawan Tenaga Kesehatan (Nakes), dan Pendamping UMKM di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin, 5 Januari.
Menteri Maman menegaskan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Aceh Tamiang termasuk wilayah yang terdampak signifikan pada infrastruktur pemerintahan dan layanan publik, sehingga pemulihan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Program ini akan turut mendorong percepatan pergerakan ekonomi di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Saat ini kita sudah masuk ke fase pemulihan ekonomi, setelah sebelumnya fokus pada fase tanggap darurat,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Maman juga menyampaikan pihaknya telah mendirikan Klinik UMKM Bangkit sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil yang terdampak bencana.
Klinik itu memberikan tiga layanan utama, yaitu layanan pembiayaan, pendampingan produksi barang lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi daerah.
Untuk layanan pembiayaan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan relaksasi utang bagi UMKM terdampak bencana. Kebijakan ini disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan.
Baca juga: Perkuat Ekosistem Usaha Berdaya Saing, Kementerian UMKM Berkolaborasi dengan ADKASI
“Kita ingin menenangkan pengusaha UMKM terlebih dahulu. Jangan sampai mereka yang sudah terdampak bencana, tetapi masih dibebani persoalan utang-piutang,” kata Maman lagi.
Sebagai penguatan di lapangan, Kementerian UMKM juga menggandeng ratusan account officer dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk melakukan pendampingan langsung hingga ke kecamatan dan desa-desa.
Menteri Maman menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia agar pemulihan ekonomi pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
“Ini adalah kerja gotong royong lintas sektor. Tujuannya satu, agar Aceh bisa pulih, bangkit kembali, dan UMKM-nya dapat kembali tumbuh serta beraktivitas secara ekonomi,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan, indikator utama daerah yang mulai pulih adalah berfungsinya pemerintahan di semua tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi.
“Indikator normal itu utamanya adalah pemerintahan yang berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki sumber daya, mulai dari keuangan, logistik, kebijakan, hingga jejaring sampai ke desa-desa. Kalau pemerintahnya berjalan, maka pemulihan akan jauh lebih cepat,” ujarnya..
Selain pemerintahan, Tito menambahkan, pemulihan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi juga menjadi kunci.
Menteri Tito juga menilai bahwa kebangkitan ekonomi menjadi simbol nyata pemulihan pascabencana yang langsung dirasakan masyarakat.
“Simbol kebangkitan itu adalah ekonomi. Kita bisa melihatnya dari pasar, toko, warung, restoran, hingga hotel yang kembali buka. Ketika tempat-tempat itu beroperasi, masyarakat punya pilihan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi harus diarahkan agar masyarakat kembali mandiri melalui penguatan ekonomi. (SG-1)
