SOKOGURU, JAKARTA- Sebanyak 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan terbangun sampai 2027 dengan mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability), tidak sebatas membangun infrastruktur dan menyiapkan sarana prasana produksi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga saat ini telah menerima 910 proposal pengajuan menjadi lokasi pelaksanaan program KNMP dari berbagai daerah di Indonesia.
Ratusan proposal itu tengah ditelaah untuk mengetahui besarnya potensi, keberterimaan masyarakat, sampai status lahan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan KNMP.
Baca juga: Ayo Daftar Sekarang! KKP Segera Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan jal itu dalam acara Talkshow Morning Sea di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juni 2025.
“Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan sebatas proyek membangun, tapi bagaimana memastikan pembangunan yang dilakukan menghasilkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi KKP.
Lebih lanjut, Doni menegaskan, telaah mendalam penting dilakukan agar pelaksanaan program tepat sasaran.
Baca juga: Diperpanjang! Pengajuan Proposal Kampung Nelayan Merah Putih Program KKP hingga 3 Juni
“Keberhasilan program pembangunan kampung nelayan telah teruji di Biak, Papua. Tujuannya menghadirkan kemandirian masyarakat pesisir, peningkatan produktivitas, serta kesejahteraan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan program KNMP akan memilih 100 kampung yang benar-benar siap dilakukan pembangunan. Aspek sosial, potensi, produktivitas, serta status lahan menjadi pertimbangan utama.
“Dari survei yang kami lakukan, dan sejumlah proposal yang telah kami telaah, persoalannya banyak daerah yang diajukan tapi lahannya belum clear. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena kami tidak mungkin membangun di lokasi yang tidak jelas kepemilikannya,” ungkapnya.
Baca juga: Tembus Pasar di Jawa, Kampung Nelayan Samber Binyeri Biak Kirim 13,5 Ton Ikan ke Semarang
Pembangunan KNMP tahun 2025, sambung Trian, menyasar 100 kampung, dan 1000 kampung lainnya akan dilanjutkan pada 2026 sampai 2027.
Selain wilayah pesisir, program KNMP menyasar kampung budi daya yang mayoritas masyarakatnya adalah pembudi daya. Pengelolaan KNMP selanjutnya akan melibatkan koperasi sebagai penggerak usaha.
Untuk memastikan program KNMP berjalan berkelanjutan, KKP tidak sebatas membangun infrastruktur dan sarana prasana produksi, melainkan melakukan pendampingan dan rekayasa sosial.
Hal itu untuk memastikan kegiatan usaha dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dalam satu kampung berjalan berkesinambungan.
Selain itu, KKP akan memaksimalkan peran ribuan penyuluh perikanan untuk mendampingi masyarakat di lokasi KNMP.
“Kita tidak ingin hanya membangun, tapi bersama-sama masyarkat untuk bertumbuh sehingga seluruh struktur komunitas masyarakat kita punya kemandirian dari apa yang sudah kita bangun,” tambah Trian.
Dukungan Stakeholder
Program KNMP mendapat dukungan positif dari para stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga misalnya, siap mendukung pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di lokasi KNMP, termasuk menjembatani penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi ke nelayan.
Vice President (VP) Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra, Eko Ricky Susanto, yang juga menjadi narasumber pada acara talkshow mengatakan sia membangun SPBN di wilayah tersebut jika dibutuhkan.
“Kami siap support. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan, karena kita harus menjamin bahwa mitra, baik itu koperasi maupun bahan usaha yang menjalankan SPBN, secara keekonomian mereka mendapat benefis supaya sustain. Kemudian perizinannya,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan nelayan dari Desa Cikiruhwetan, Pandeglang, Carno, berharap, program KNMP dapat menyelesaikan persoalan abrasi yang melanda pemukiman warga desa.
Selain itu, sejumlah nelayan di tempatnya tinggal mengalami kesulitan mengakses BBM bersubsidi khususnya untuk kapal nelayan di atas 10 GT. “Kami sangat setuju dan akan mensosialisasikan program ini ke temen-temen nelayan yang lain,” ujarnya. (SG-1)
