SOKOGURU. JAKARTA – Temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi online (judol) menuai sorotan tajam dari Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah pusat dan daerah menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos yang dinilai masih rawan disalahgunakan.
“Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online,” tegas Netty dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Baca juga: DPR Sebut Judi Online Sengsarakan Masyarakat dan Harus Diberantas
Politikus dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa solusi atas persoalan tersebut bukan semata soal sanksi, melainkan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan dan digital.
“Masyarakat perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana secara bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik merugikan, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya,” jelas Netty.
Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher. (Dok.DPR RI)
Netty mendorong sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial untuk turut serta mengedukasi masyarakat penerima bansos.
“Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata,” ucap Netty.
Baca juga: Judi Online Kian Mengancam, DPR Desak Status Darurat Nasional
“Bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Netty juga menegaskan bahwa Fraksi PKS, sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, siap mendorong reformasi sistem penyaluran bansos agar tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
Baca juga: Wakil Ketua DPR: Judi Online, Virus yang Gerogoti Bangsa, Harus Dibumihanguskan
“Kami siap bersinergi dengan kementerian dan mitra kerja untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem bansos agar lebih tepat guna dan berdampak jangka panjang,” pungkasnya.
Penerima Bansos Bermain Judi Online
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan judi online yang dilakukan oleh penerima bansos.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa dana negara yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, justru mengalir ke aktivitas ilegal dan merusak. (*)
