SOKOGURU, JAKARTA- Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, 16 Juli 2025, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti pentingnya pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebagai salah satu ujung tombak penguatan ekonomi masyarakat.
“Sejak 2019, Kemendag mencatat ada 404 usulan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat dari 194 pemerintah daerah. Kebutuhan anggarannya tercatat sebesar Rp2,42 triliun. Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” ujarnya, dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis, 17 Juli 2025.
Mendag Busan pun, sapaan akrab Bdi Santoso, menyebut, untuk mendukung efisiensi dan meningkatkan daya saing pasar rakyat, pihaknya mengembangkan program inovatif revitalisasi nonfisik.
Beberapa di antaranya, yaitu Gerakan Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan), Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Penggerak Muda Pasar Rakyat, Digitalisasi Pasar dan Pedagang Pasar, serta Aktivasi Pasar Rakyat.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong transformasi pasar rakyat agar menjadi pusat ekonomi rakyat yang bersih, modern, dan berdaya saing. Kemendag optimistis, dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat, target kinerja perdagangan nasional 2026 akan tercapai dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan DPR RI sangat diharapkan untuk merealisasikan program-program ini,” imbuhnya.
Pada Raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi, menyampaikan, dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran Kemendag untuk tahun 2026.
Baca juga: Mendag Busan: Mahasiswa Bisa Jadi Enabler UMKM di Daerah, Perkuat Posisi Pasar Rakyat
Ia menekankan pentingnya penambahan anggaran agar program revitalisasi pasar lebih memprioritaskan pasar rakyat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, Subardi mengingatkan agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan revitalisasi pasar di berbagai daerah.
Usulkan tambahan anggaran
Pada raker tersebut, Mendag juga menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemendag Tahun 2026 sebesar Rp886,64 miliar kepada Komisi VI DPR.
Baca juga: Wamendag Ajak Masyarakat Ciptakan Pasar Rakyat yang Bersih dan Berdaya Saing
Ia mengatakan, usulan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp272,59 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp614,06 miliar.
Usulan itu bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas Kemendag sehingga dapat memperkuat daya saing perdagangan nasional.
“Melalui usulan tambahan anggaran ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja perdagangan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Mendag Busan menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut ditujukan terutama untuk memperkuat program perluasan akses ekspor dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA) Ekspor.
Selain mendukung tiga program utama Kemendag pada 2026 mendatang, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menutupi kekurangan pada
belanja operasional dan nonoperasional.
Komisi VI DPR RI pun menyepakati dan menerima usulan tambahan anggaran Kemendag tahun 2026 sebesar Rp886,64 miliar sehingga total anggaran menjadi Rp1,99 triliun.
Komisi VI DPR RI juga meminta agar jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan dalam rapat kerja disampaikan secara tertulis dalam waktu tujuh hari kerja.
“Tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodasi kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional lainnya, dan belanja nonoperasional dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Kemendag yang belum teralokasikan anggarannya,” ujar Mendag Busan. (SG-1)
