SOKOGURU - Kementerian Sosial resmi mengumumkan bahwa pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua akan dimulai Senin, 28 April 2025.
Namun, berdasarkan aturan baru, hanya dua golongan prioritas yang akan menerima bantuan.
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) periode April, disarankan segera mengecek saldo ATM mereka.
Banyak KPM yang gagal menerima bantuan karena belum memperbarui data penting.
Baca Juga:
Cair untuk Dua Golongan: Fokus Prioritas PKH dan BPNT 2025
Dalam kebijakan terbaru, pencairan PKH dan BPNT tahap kedua hanya diperuntukkan bagi dua golongan prioritas.
Pertama, kelompok Desil 1, yakni masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang hampir tidak memiliki penghasilan.
Kedua, kelompok Desil 2, yaitu masyarakat miskin yang masih bisa bekerja, namun pendapatannya jauh dari cukup.
Penting bagi penerima manfaat untuk memahami desil ini agar mengetahui peluang pencairan bantuan.
Baca Juga:
Saldo Masuk di Bank Penyalur, Cek ATM Mulai Senin
Pada Sabtu, 26 April 2025, tercatat ada saldo Rp725.000 yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Syariah Indonesia.
Bagi KPM yang menerima bantuan sosial validasi by system, peluang pencairan mencapai 80 hingga 90 persen tanpa perlu survei ulang.
KPM di wilayah Aceh serta nasabah bank Himbara lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri juga disarankan rutin mengecek ATM atau layanan mobile banking.
Baca Juga:
Cek Kartu Anak Jakarta (KAJ), Pencairan Dimulai Besok
Selain PKH dan BPNT, bantuan Kartu Anak Jakarta (KAJ) juga mulai cair pada 28 April 2025.
KPM yang terdaftar sebagai penerima bansos di portal siladu.jakarta.go.id bisa segera memeriksa saldo ATM Bank DKI atau menggunakan mobile banking.
Pastikan status penerima sudah muncul di periode April agar pencairan berjalan lancar.
Baca Juga:
Perbaiki Data Segera, Hindari Gagal Cair
Banyak KPM yang gagal menerima PKH dan BPNT tahap kedua karena ditemukan kesalahan data saat survei lapangan.
Kesalahan umum meliputi nomor kartu keluarga (KK) yang tidak valid atau status NIK yang tidak sinkron dengan Dukcapil.
Oleh sebab itu, KPM diimbau segera memperbaiki data KK dan e-KTP di kantor Dukcapil agar data kembali online dan sinkron dengan sistem perbankan.
Baca Juga:
Validasi Data untuk PKH dan BPNT 2025 Semakin Ketat
Mulai tahap kedua ini, validasi data penerima bantuan menjadi semakin ketat.
KPM yang tidak lolos sinkronisasi data otomatis tidak bisa menerima bantuan, meskipun sebelumnya terdaftar.
Untuk itu, semua penerima manfaat diharapkan melakukan pengecekan mandiri terhadap status KK dan NIK mereka secara rutin melalui layanan online Dukcapil atau mendatangi langsung kantor terkait.
Baca Juga:
Pastikan Data Aktif, Dukung Kelancaran Pencairan Bantuan
Agar pencairan bantuan berjalan tanpa hambatan, KPM wajib memastikan bahwa seluruh data kependudukan sudah aktif dan sinkron.
Jangan lupa cek saldo secara berkala mulai 28 April 2025 di ATM atau mobile banking masing-masing bank penyalur.
Dengan pembaruan data dan pengecekan rutin, peluang mendapatkan PKH dan BPNT tahap kedua semakin terbuka lebar.
