SOKOGURU, JAKARTA- Kementerian Sosial melalui para pendampingnya dan sumber daya yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan ground check.
Hasilnya, ditemukan sebanyak 1,9 juta yang selama ini penerima bansos dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos. Pemerintah pun mengalihkan kepada mereka yang lebih berhak.
Hal itu dilaporkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta,Jumat, 19 September 2025.
Baca juga: Mensos Gus Ipul: Uji Coba Bansos Digital di Banyuwangi Mulai September 2025, Bentuk Transparansi dan Efisiensi
Dalam pertemuan tersebut, Mensos Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, melaporkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan Kementerian Sosial, khususnya upaya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Salah satu langkah strategis Presiden Prabowo menuju Bansos Tepat Sasaran, katanya, adalah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.
“DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10, sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah,” ujarnya, dalam keterangan BPMI Setpres.
Mensos Saifullah juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring (judol). Mensos menjelaskan bahwa penelusuran ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Baca juga: Mensos Gus Ipul Minta Pendamping PKH Dorong Penerima Manfaat Mentas dari Kemiskinan
“Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima Bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan Dinsos setempat,” imbuhnya.
Mensos juga melaporkan perkembangan penyaluran bansos yang hingga triwulan ketiga 2025 telah mencapai lebih dari 75 persen. Mensos menambahkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar bansos dipahami sebagai dukungan sementara, dan penerima diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
“Kita ingin yang namanya bansos ini dipahami sebagai sifatnya sementara lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” ujar Mensos Saifullah.
Baca juga: Mensos Gus Ipul: Kemiskinan Tantangan Peradaban, Harus Dilawan Lewat Pendidikan
Presiden Prabowo memberikan arahan, melalui Mensos Saifullah untuk memperkuat program lain berupa penyediaan makan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas, pemenuhan gizi bagi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan dan akses usaha.
“Kita punya program itu juga permakanan untuk dua kali sehari, sarapan dan makan siang 35.000 penyandang disabilitas,” imbuhnya.
Kemensos juga akan menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, serta akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait kebutuhan penguatan anggaran untuk program pemberdayaan.
“Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur mereka yang graduasi, mereka yang lolos, mereka yang naik kelas,” imbuhnya. (SG-1)
