SOKOGURU, JAKARTA— Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap strategi tak biasa dalam membiayai proyek raksasa Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di pesisir utara Jakarta. 

Ia menyebut, sebagian dana akan berasal dari pengelolaan sampah di TPST Bantargebang yang diubah menjadi energi listrik melalui empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS).

Rencana inovatif tersebut disampaikan Pramono dalam acara talkshow “Future Talk with Endgame: What’s Jakarta’s Future?” di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Baca juga: Atasi Rob Jakarta! Pemprov DKI Bangun Tanggul Rp 52 Miliar di Muara Angke, Ini Dampaknya

Menurut Pramono, Jakarta saat ini menanggung beban 55 juta ton sampah yang menumpuk di Bantargebang. 

Pemprov DKI Bangun Empat PLTS

Sampah tersebut akan diolah menjadi listrik melalui pembangunan empat PLTS, masing-masing dengan kapasitas 2.500 ton sampah per hari. 

Total listrik yang dihasilkan dari proses ini diperkirakan mencapai 1.500 megawatt, cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik Jakarta.

“Sehingga Suralaya dan pembangkit lainnya yang selama ini jadi penyumbang polusi udara di Jakarta, ke depan bisa kita tinggalkan. Kita akan beralih ke PLTS,” kata Pramono.

Baca juga: 'Super New Moon' Picu Banjir Rob, DPRD DKI Imbau Warga Pesisir Jakarta Waspada

Tak hanya menyelesaikan persoalan sampah dan kebutuhan listrik, transformasi ini juga digadang-gadang mampu menekan polusi udara secara signifikan. 

Selain itu, dari sistem pengelolaan ini, Jakarta diproyeksikan akan meraih pendapatan (revenue) tambahan.

“Nah, revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Sea Wall,” jelas Pramono.

Bangun Giant Sea Wall Sepanjang 19 Kilometer

Pemprov DKI kini mengemban tanggung jawab membangun tanggul laut sepanjang 19 kilometer, meningkat dari rencana awal 12 kilometer. 

Baca juga: Jakpro Beri Bantuan dan Edukasi Warga untuk Antisipasi Rob di Pluit, Jakarta Utara

Proyek ini menjadi bagian penting dari perlindungan pesisir utara Jakarta terhadap ancaman rob, banjir, dan dampak perubahan iklim.

Dengan APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp 91 triliun, Pramono menargetkan alokasi anggaran minimal Rp 5 triliun per tahun untuk mewujudkan proyek ambisius ini.

“Ini tantangan besar bagi kami. Tapi kami berkomitmen dan akan bekerja keras untuk menunaikan penugasan dari Bapak Presiden,” tegasnya. (SG-2) (*)