SOKOGURU, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama BPJS Kesehatan tengah tancap gas demi mencapai target keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 80 persen pada Juli 2025.
Target ini menjadi kunci agar Kota Bandung dapat meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, yang memungkinkan warga langsung aktif JKN tanpa perlu menunggu masa verifikasi 14 hari.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, kolaborasi lintas sektor dan dukungan anggaran menjadi penentu keberhasilan program ini.
Dalam rapat di Balai Kota Bandung, Selasa, 3 Juni 2025, Farhan menyebut dukungan dari Pemprov Jawa Barat sebagai elemen penting.
“Kalau provinsi turun tangan, akan jauh lebih cepat tercapai,” kata Farhan.
Sejumlah Peserta BPJS Kesehatan Tak Mampu Bayar Iuran
Farhan juga menyoroti tantangan yang dihadapi peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran.
Ia menyebutkan bahwa camat dan lurah sudah bergerak membantu, tapi kewenangan mereka terbatas.
“Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan kewilayahan jadi mutlak,” tegasnya.
Baca juga: Penerapan Satu Tarif BPJS Kesehatan KRIS Dicurigai Dorongan Asuransi Swasta
Untuk mendukung program ini, Pemkot Bandung juga akan mendorong anggaran UHC lewat APBD Perubahan 2025.
Menurut Farhan, jika seluruh warga kurang mampu dicover penuh, dibutuhkan anggaran hingga Rp310 miliar per tahun.
Cakupan JKN Kota Bandung Capai 99,2 Persen
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, dr. Greisthy, menyampaikan bahwa saat ini cakupan JKN sudah mencapai 99,2 persen dari total penduduk, namun tingkat keaktifan baru mencapai 79,96 persen.
Baca juga: DPR RI Tegaskan Pasien BPJS Kesehatan Belum Sehat Tidak Boleh Dipulangkan Rumah Sakit
“Segmen yang paling tidak aktif adalah peserta mandiri, pekerja swasta, dan PBI JK. Ini tantangan besar,” ujarnya.
Keaktifan peserta ini menjadi syarat utama untuk mempertahankan status UHC Prioritas, yang memberikan kemudahan besar bagi masyarakat.
“UHC Prioritas ini istimewa. Penduduk bisa langsung aktif JKN saat daftar, tanpa tunggu 14 hari,” ungkap dr. Greisthy.
BPJS Kesehatan Kerahkan 103 Agen Pesiar di Sejumlah Kelurahan
Sebagai strategi utama, BPJS Kesehatan menurunkan 103 agen pesiar ke berbagai kelurahan.
Mereka bertugas mendekati rumah-rumah warga, memberikan edukasi, registrasi, hingga aktivasi JKN langsung di lokasi.
“Bandung memiliki jumlah agen pesiar terbanyak se-Jabar. Tapi mereka perlu dukungan regulasi dan publikasi dari pemerintah kota,” tambahnya.
BPJS berharap ada regulasi yang mewajibkan keaktifan JKN sebagai syarat dalam pelayanan publik. Hal ini dinilai mampu mendorong kesadaran warga dan mempercepat pencapaian target keaktifan.
Ayo aktifkan kepesertaan JKN Anda sekarang juga! Nikmati manfaat layanan kesehatan tanpa menunggu, demi Bandung yang sehat dan sejahtera. (*)
