SOKOGURU, JAKARTA- Untuk memastikan keberlanjutan aktivitas perdagangan serta mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perdagangan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Kemendag juga telah berkoordinasi dengan ID Food, Bulog, dan pelaku usaha untuk memastikan pasokan barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar di wilayah Aceh dan Sumatra Utara, khususnya di pasar terdampak bencana, guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan), dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
Baca juga: Mendag BusanTinjau Pasar Kuala Simpang, Dorong Percepatan Pemulihan Pasar Terdampak Bencana
“Sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana terus menunjukkan tren pemulihan yang positif, khususnya pada pasar rakyat. Dari total 166 pasar rakyat dan 4.952 pedagang yang terdampak, sebagian besar atau 90% atau 149 pasar rakyat telah kembali beroperasi. Sisanya masih dalam proses percepatan pemulihan, mayoritas berada di Provinsi Aceh,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resmi Kemendag, Kamis, 12 Februari.
Kemendag, sambung Busan, bersinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembersihan pasar rakyat.
Salah satunya, melalui aksi bersih pasar di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, pada 30 Desember 2025-1 Januari 2026. Kemendag menyalurkan 100 unit tenda bagi pedagang sebagai sarana sementara untuk kembali berjualan.
Baca juga: Kementerian UMKM Gerakkan Kembali Ekonomi Pascabencana, Tahap Rekonstruksi dan Pemulihan Dimulai
Selain pasar rakyat, lanjutnya, pemulihan aktivitas perdagangan berlangsung pada sektor ritel modern, yaitu toko swalayan. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dari total 274 gerai toko swalayan yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara, sebanyak 259 gerai atau sekitar 95 persen telah kembali beroperasi normal.
“Ditargetkan seluruhnya dapat beroperasi paling lambat pada akhir Februari 2026,” imbuhnya.
Dari sisi harga, Mendag Busan menyampaikan, perkembangan harga barang kebutuhan pokok (bapok) relatif stabil pascabencana.
Baca juga: Bantu Pulihkan Pasar Kuala Simpang di Aceh Tamiang, Kemendag Peduli Salurkan 100 Tenda Darurat
Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Januari–Februari 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan Desember 2025 seiring dengan aktivitas logistik yang telah kembali normal.
Tetap Tangguh
Lebih lanjut, Mendag Busan memaparkan, kinerja ekspor di wilayah terdampak tetap menunjukkan ketahanan. Contohnya, pascabencana pada akhir November 2025, kinerja ekspor Aceh tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik.
Nilai ekspor November 2025 meningkat menjadi USD58,28 juta atau tumbuh 20,16% (month-to- month/MoM) dibandingkan Oktober 2025. Lalu, kembali naik pada Desember 2025 menjadi USD59,69 juta atau tumbuh 2,42% (MoM).
“Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bencana alam berdampak pada distribusi dan logistik di sejumlah wilayah, secara agregat ekspornya Aceh mampu pulih relatif cepat,” katanya.
Hal yang sama dialami Sumatra Barat yang mencatatkan pertumbuhan ekspor kuat sepanjang 2025. Nilai ekspor meningkat dari USD2,18 miliar pada 2024 menjadi USD2,78 miliar pada 2025, atau tumbuh 27,64% (YoY).
Mendag Busan menyebut, dibandingkan dengan pola November–Desember 2024, kinerja ekspor Sumatra Barat pada November–Desember 2025 menunjukkan perbedaan signifikan.
Pada November 2024, ekspor turun relatif terbatas (-9,66%) dan melemah pada Desember 2024 (-21,20%).
Sebaliknya, pada 2025, penurunan ekspor pada November terjadi jauh lebih dalam (-52,56%), sebelum diikuti pemulihan yang sangat kuat pada Desember 2025 (174,15%).
“Perbedaan pola ini menegaskan, bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada November 2025 meskipun secara keseluruhan daya pulih ekspor Sumatra Barat tetap terjaga dengan baik,“ tuturnya.
Kemudian Sumatra Utara mencatatkan peningkatan nilai ekspor dari USD10,66 miliar pada 2024 menjadi USD12,56 miliar pada 2025, atau tumbuh 17,84% (YoY).
Kinerja ekspor sempat mengalami tekanan pada November 2025 dengan penurunan sebesar -25,98%. Penurunan tersebut dipengaruhi bencana alam yang mengganggu aktivitas logistik dan produksi di sejumlah sentra ekspor.
Namun demikian, ekspor Sumatra Utara kembali menunjukkan pemulihan pada Desember 2025 dengan pertumbuhan sebesar 18,89%.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mengapresiasi, peran pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Ia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga menjaga kelancaran distribusi serta stabilitas harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi terutama menjelang Ramadan.
“Saat ini sudah satu minggu menjelang Ramadan dan Bapak Presiden ingin memastikan harga- harga, kemudian ketersediaan bahan pokok, bahan pangan, dan bahan-bahan yang dibutuhkan, khususnya di daerah yang terdampak bencana itu benar-benar ada dan benar-benar terjangkau. Saya kira itu yang sudah dilakukan oleh kita semua di sini, pemerintah, warga, dan tentunya publikasi bantuan dari rekan-rekan media,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana.
Komitmen ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait bekerja terpadu untuk menyelamatkan warga terdampak,” ujarnya.
“Kami mempercepat pemulihan infrastruktur, menyediakan hunian sementara, dan mempercepat normalisasi layanan dasar, termasuk layanan kesehatan serta aktivitas perekonomian masyarakat,” imbuh Menko Pratikno.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, pemulihan pascabencana yang terjadi lebih dari dua bulan lalu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan.
Hingga saat ini, sebanyak 71 persen wilayah terdampak telah kembali normal, sementara sisanya berada pada tahap mendekati normal. Oleh karena itu, ia mendorong kementerian dan lembaga terus meningkatkan sinergisitas agar seluruh wilayah terdampak dapat kembali pulih secara menyeluruh.
“Setelah dua bulan lebih pascabencana, progresnya secara umum sangat signifikan. Sebanyak 71 persen sudah normal dan sisanya mendekati normal serta masih membutuhkan atensi, ini berkat kerja sama semua pihak. Untuk itu, kita tidak boleh berpuas diri. Selanjutnya, kita harus bekerja lebih keras lagi sesuai dengan peta tugas masing-masing,” pungkas Mendagri Tito. (SG-1)
