SOKOGURU - Pemerintah menggencarkan strategi stabilisasi harga pangan dengan membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.
Keberadaan koperasi ini diyakini mampu memangkas rantai distribusi pangan, sehingga masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga pangan nasional, Koperasi Merah Putih digagas untuk tersebar di seluruh Indonesia.
Strategi ini bertujuan memangkas jalur distribusi pangan dari produsen ke konsumen.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (NFA), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat Satgas percepatan pembentukan koperasi di Jakarta, Rabu (4/6).
Ketut menekankan bahwa elemen pertama yang bisa segera diwujudkan dalam koperasi ini adalah gerai pangan.
“Tentunya yang dapat paling cepat dan singkat dibentuk dalam ekosistem usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah gerai pangan," ujarnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa NFA telah menggandeng sejumlah pemasok pangan dari sektor BUMN dan swasta untuk menyokong langkah ini.
Lebih lanjut, Deputi Ketut menjelaskan bahwa melalui koperasi, penyaluran bahan pangan dapat dilakukan langsung dari petani dan peternak ke konsumen.
"Nanti untuk Koperasi Merah Putih, kita bisa potong, jadi bisa langsung dapat pasokan dari petani dan peternak. Dengan begitu, harganya pasti akan lebih murah," jelasnya.
Kesiapan BUMN juga akan ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan koperasi.
Selain sebagai saluran distribusi pangan umum, Koperasi Merah Putih juga akan menjadi bagian penting dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), khususnya untuk beras.
"Termasuk ke depannya nanti dalam rangka SPHP beras, bisa melalui Kopdes akan lebih baik, sehingga langsung akan dirasakan oleh masyarakat desa," ucap Ketut.
Deputi Ketut menambahkan bahwa program SPHP yang disalurkan melalui koperasi akan mempermudah penyaluran beras medium yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hal ini diyakini akan membuat kebijakan intervensi pemerintah terasa langsung oleh masyarakat.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, dalam kesempatan berbeda menyampaikan bahwa memperluas jangkauan SPHP beras penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan menekan laju inflasi pangan.
Ia menekankan bahwa pendekatan ini akan berdampak positif terhadap sistem distribusi nasional.
Arief menyoroti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pangan nasional.
“Kita punya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang paham sekali distribusi pangan, paham sekali produksi pangan. Hatinya ada di petani dan di peternak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Arief mengindikasikan bahwa ke depan bantuan pangan pun berpotensi disalurkan melalui jaringan Koperasi Merah Putih.
"Nah rencana kita di bidang pangan nanti bahwa SPHP juga akan disalurkan ke sana. Mungkin bantuan pangan kalau memungkinkan, kita salurkan juga dari sana," ujarnya.
Arief percaya koperasi tersebut akan mendorong kemajuan ekonomi lokal.
“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di lokasi 80 ribu koperasi itu. Jadi ekonomi di setiap pedesaan itu akan bergerak," katanya.
Kepala NFA itu menekankan bahwa koperasi perlu menyuplai barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa.
"Kita harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Harus berdasarkan captive market yang sudah ada," ujar Arief.
Ia mencontohkan kebutuhan pokok seperti beras yang harus disediakan oleh koperasi.
NFA mencatat bahwa kebutuhan konsumsi beras nasional mencapai 30,9 juta ton per tahun, sementara produksi diproyeksikan mencapai 32,3 juta ton pada 2025.
Dengan surplus tersebut, Indonesia bahkan sudah kembali mengekspor beras, termasuk ke Arab Saudi untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia, dengan total ekspor hingga April 2025 mencapai 5,81 ton. (*)
