SOKOGURU, JAKARTA - KemenUMKM Hadirkan Klinik UMKM Bangkit guna Percepat Pemulihan Ekonomi di Sumatera.
KemenUMKM buka Klinik UMKM Bangkit di Aceh hingga Sumut. Targetkan pemulihan ekonomi lewat 3 layanan utama termasuk akses e-commerce. Pelaku usaha wajib tahu!
Kementerian UMKM menginisiasi rapat koordinasi guna membentuk Klinik UMKM Bangkit. Program ini menyasar wilayah Aceh, Sumut, hingga Sumbar secara masif.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan sinergi ini menjadi pilar utama dalam menyokong eksistensi pelaku usaha di tiga provinsi terdampak tersebut.
“Besok (hari ini) saya juga akan turun langsung ke lokasi bencana dan Insya Allah mulai besok Klinik UMKM Bangkit sudah beroperasi. Ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo untuk membantu pemerintah daerah, agar pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Senin (29/12).
Maman menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit mengusung tiga skema bantuan primer. Fokusnya mencakup aspek permodalan, serapan produk, dan daya produksi.
Baca Juga:
“Tujuan dari Klinik UMKM Bangkit adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang bergerak, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menghindari terjadinya ketimpangan dalam proses pemulihan ekonomi,” katanya.
Guna memastikan bantuan tepat sasaran, lokasi klinik tersebut akan dipusatkan pada sejumlah titik strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi regional.
“Akan ada delapan titik Klinik UMKM di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Medan, dan Kota Padang,” ujarnya.
Langkah simultan juga dilakukan melalui pendataan pasar rakyat. KemenUMKM berupaya memulihkan denyut nadi perdagangan di pasar-pasar terdampak bencana.
“Tak hanya menghidupkan kembali pasar tradisional, Kementerian UMKM juga berencana menghubungkan produk-produk lokal dengan e-commerce dan berbagai mitra terkait, sehingga pergerakan ekonomi dapat terus berlangsung dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Maman optimistis kesuksesan program ini bergantung pada soliditas lintas sektor. Partisipasi publik juga dibuka luas melalui kanal aduan yang tersedia.
“Program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, hingga perguruan tinggi. Kami juga akan membuka jalur pelaporan dari masyarakat dan pengusaha UMKM setempat melalui berbagai kanal pengaduan,” katanya. (*)
