SOKOGURU, JAKARTA - Menkeu Purbaya Evaluasi Kinerja APBN 2025 dan Pacu Kesiapan Fiskal 2026.
Kabar gembira! Menkeu siapkan Rp4 M per kabupaten demi pemulihan bencana. Dana siap pakai sisa Rp1,51 triliun, Purbaya: "Uangnya ada, tinggal dipercepat!"
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin agenda "Dialog Akhir Tahun dan Tutup Kas 2025" guna membedah rapor hijau ekonomi nasional.
Melalui video conference, empat perwakilan regional memaparkan realisasi APBN serta dinamika strategis di wilayah Sumatera hingga Papua secara komprehensif.
Purbaya mengulas tuntas efektivitas anggaran daerah sembari mengapresiasi loyalitas jajaran Kemenkeu dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah gejolak pasar global.
Ekspektasi besar diletakkan pada pundak seluruh pegawai untuk menjaga dedikasi tinggi agar transisi menuju Tahun Anggaran 2026 berjalan lebih solid dan progresif.
“Terima kasih untuk kerja keras sepanjang tahun ini. Tahun depan kita lebih semangat lagi,” pungkas Menkeu Purbaya.
Komitmen Menkeu Pulihkan Wilayah Terdampak Bencana
Menkeu Purbaya bergerak cepat dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana bersama Kabinet Merah Putih guna menuntaskan dampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Langkah ini merupakan instruksi langsung Presiden untuk memastikan instrumen APBN hadir secara instan dan tepat sasaran di tengah masyarakat yang terdampak.
Pemerintah telah mengucurkan dana darurat senilai Rp268 miliar yang dialokasikan bagi tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota sebagai langkah proteksi sosial.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp4 miliar per kabupaten kota dan Rp20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” jelas Menteri Keuangan.
Tercatat ada usulan tambahan dana BNPB sebesar Rp1,4 triliun, di mana Rp650 miliar difokuskan untuk Sumatera, sementara sisa dana siap pakai masih memadai.
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.
Menkeu menjamin pembiayaan Huntara dan Huntap aman, asalkan koordinasi teknis dengan BNPB segera rampung agar pembangunan fisik di lapangan tidak terhambat.
“Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkasnya.
Otoritas fiskal berharap percepatan arus kas ini mampu memulihkan urat nadi ekonomi daerah serta meringankan beban hidup para penyintas bencana secara nyata. (*)
