SOKOGURU, JAKARTA — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Indonesia di Jakarta Pusat dan menemukan sederet persoalan krusial terkait subsidi pupuk nasional yang nilainya mencapai Rp44 triliun.
Anggota BAKN DPR RI, Musthofa, secara tegas menyoroti perlunya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pendistribusian pupuk bersubsidi demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Kunjungan diawali dengan peninjauan langsung ke Command Center Pupuk Indonesia, tempat sistem monitoring produksi dan distribusi pupuk terintegrasi.
Baca juga: DPR RI Ingatkan Jangan Ada Permainan Harga Pupuk di Aceh, Dorong Keadilan untuk Petani
Meski mengapresiasi sistem tersebut, Musthofa menekankan bahwa peninjauan masih terbatas karena hanya mencakup gudang milik Pupuk Indonesia, bukan milik para distributor.
"Kami melihat alur dari pabrik ke gudang, tapi belum ke gudang distributor. Ini titik awal yang harus ditindaklanjuti," ujar Musthofa.
Dua Masalah Utama: Subsidi dan Efisiensi
Musthofa membeberkan dua persoalan utama: penyaluran subsidi dan efisiensi distribusi. Menurutnya, anggaran jumbo sebesar Rp44 triliun harus dipastikan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi petani.
"Cukup bukan hanya stok, tapi juga harga yang benar-benar terjangkau di tingkat kios. Semua harus konkret," tegasnya.
Yang menjadi sorotan selanjutnya adalah ketepatan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dinilai masih bermasalah karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Baca juga: BAKN DPR RI Gali Efektivitas Subsidi Pupuk untuk Distribusi Tepat Sasaran
Ia mengingatkan bahwa penentuan kebutuhan pupuk harus memperhitungkan luas lahan dan masa tanam, bukan sekadar jumlah petani.
"Koordinasi nyata dengan kelompok tani sangat penting. Jangan hanya mengandalkan aplikasi, karena tidak semua petani bisa akses teknologi. Peran penyuluh dan dinas daerah sangat krusial," lanjut Musthofa dalam keterangan pers, Jumat 9 Mei 2025.
Revitalisasi Pabrik Butuh Rp100 Triliun
Selain distribusi, Musthofa menekankan bahwa pabrik-pabrik pupuk di Indonesia banyak yang sudah uzur dan perlu direvitalisasi.
"Kalau butuh Rp100 triliun untuk revitalisasi, mari kita bahas. Jangan ragu kalau ini untuk rakyat dan ketahanan pangan," ujarnya.
Baca juga: Wamentan Ajak Pemuda Tani Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidii Menuju Swasembada Pangan
Di akhir pernyataan, ia menekankan pentingnya sistem pupuk nasional yang tepat sasaran dan tepat manfaat, dari hulu hingga ke tangan petani. (*)
