SOKOGURU, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyerukan reformasi besar-besaran dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia.
Ia mengusulkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis digital yang lebih manusiawi dan tidak menyulitkan pencari kerja, terutama para lulusan baru.
Hal ini disampaikan Dedi dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Universitas Pasundan (Unpas) dalam acara wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Sabtu 24 Mei 2025.
Baca juga: DPR Bongkar Masalah Lama di Purwakarta! Dedi Mulyadi Dinilai Abai Peternakan!
Menurut Dedi, saat ini proses rekrutmen tenaga kerja masih terlalu birokratis dan sering mempersulit lulusan perguruan tinggi yang baru masuk dunia kerja.
Banyak di antara mereka kesulitan memenuhi persyaratan administratif seperti legalisasi ijazah atau SKCK yang sering menjadi beban di tengah himpitan kebutuhan hidup.
“Di saat orang sedang kesulitan mencari kerja, jangan tambahkan beban. Kita butuh sistem rekrutmen yang manusiawi,” ujar Dedi.
Sistem Rekrutmen Digital: Fokus pada Minat dan Keahlian
Dedi mengusulkan agar sistem perekrutan tenaga kerja berbasis digital yang memprioritaskan data keahlian, minat, dan karakter pelamar dibanding persyaratan administratif di awal.
Baca juga: Satgas Antipreman Bogor Resmi Jalan! Dedi Mulyadi Siap Biayai Aparat Lawan Preman
Ia menyebut, sistem seperti ini akan mempercepat proses penyerapan tenaga kerja.
“Sudah diterima dulu, baru urus persyaratan. Karena kalau sudah diterima, bikin persyaratan juga jadi tenang dan bahagia,” ucapnya.
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri
Tak hanya soal rekrutmen, Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan sektor industri.
Ia mengatakan, Pemprov Jabar akan mendorong kerja sama aktif antara Dinas Ketenagakerjaan, kampus-kampus, dan dunia usaha agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja.
Baca juga: ITB dan Dedi Mulyadi Kolaborasi Bangun Desa Cerdas Berbasis Ekologi di Jabar!
“Etos kerja harus dibangun sejak dini. Jangan malu memulai dari bawah. Pekerjaan apapun, selama halal, itu mulia,” tegasnya.
Dedi menilai bahwa pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan pemudah, bukan sebagai penghambat. Reformasi sistem ketenagakerjaan ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran dan memberikan ruang kerja yang lebih inklusif dan adaptif bagi generasi muda. (*)
