Soko Berita

DPR Bongkar Masalah Lama di Purwakarta! Dedi Mulyadi Dinilai Abai Peternakan!

Anggota DPR RI Firman Soebagyo kritik keras Dedi Mulyadi atas masalah peternakan di Purwakarta. DPR minta masyarakat tak mudah percaya pencitraan medsos.

By Deri Dahuri  | Sokoguru.Id
24 Mei 2025
<p>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok.Pemprov Jabar)</p>

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dok.Pemprov Jabar)

SOKOGURU, PURWAKARTA, JABAR — Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi peternakan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat (Jabar). 

Ia menuding banyak persoalan belum terselesaikan sejak masa kepemimpinan mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.

Saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Purwakarta pada Kamis (22/5/2025), Firman menyebut laporan terkait persoalan peternakan swasta sebenarnya sudah ada sejak lama.

Baca juga: Satgas Antipreman Bogor Resmi Jalan! Dedi Mulyadi Siap Biayai Aparat Lawan Preman

Namun, menurut Firman, tidak ada tindakan nyata dari Dedi saat masih menjabat sebagai bupati.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. (Dok.Partai Golkar)

“Sudah dilaporkan sejak zaman beliau (Dedi Mulyadi), tapi tidak ada kepedulian. Dibiarkan begitu saja sampai hari ini, tegas Firman sebagaimana dilansir situs DPR RI, Jumat, 23 Mei 2025.

Politikus Golkar Sebut Banyak PR  yang Ditinggalkan Dedi Mulyadi

Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai banyak pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan, dan hal ini bertolak belakang dengan citra keberhasilan yang selama ini ditampilkan di media sosial oleh Dedi Mulyadi.

Baca juga: ITB dan Dedi Mulyadi Kolaborasi Bangun Desa Cerdas Berbasis Ekologi di Jabar!

“Masyarakat jangan mudah terbuai pencitraan di medsos. Nyatanya di lapangan, banyak masalah yang tidak tersentuh,” ujar Firman menambahkan.

Firman juga menekankan pentingnya sinergi antara BUMN, kementerian terkait, dan perlindungan maksimal bagi peternak lokal guna mewujudkan swasembada daging nasional yang berkelanjutan.

“Peternakan adalah sektor krusial. Jangan hanya dijadikan alat politik pencitraan, tapi harus ditangani serius,” pungkasnya.(*)