SOKOGURU, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, resmi membentuk Satgas Antipremanisme demi menciptakan wilayah yang aman dan nyaman dari aksi-aksi preman jalanan yang meresahkan.
Langkah ini diperkuat lewat Surat Keputusan Nomor 300/105/Kpts/PerUU/2025, sebagai wujud komitmen untuk membasmi aksi kriminal berkedok ormas atau audiensi yang selama ini merongrong ketertiban masyarakat.
Satgas ini tak sekadar dibentuk sebagai simbol kerja nyata langsung ditunjukkan lewat penangkapan pelaku premanisme yang sempat meresahkan warga.
Baca juga: Bandung Gempur Preman! Satgas Anti Premanisme Resmi Dibentuk di Kecamatan Sukajadi
Pemkab Bogor memastikan, tidak ada ruang bagi intimidasi dalam bentuk apa pun.
“Kami ingin Kabupaten Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari intimidasi. Satgas ini akan terus bekerja aktif di lapangan bersama kepolisian dan elemen masyarakat,” tegas Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagaimana dilansir situs Pemprov Jabar, Sabtu, 17 Mei 2025.
Pernyataan Bupati Bogor tersebut dalam rapat koordinasi bersama Polda Jabar dan Polda Metro Jaya di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat, 16 Mei 2025.
Gubernur Dedi Mulyadi Siap Biayai Aparat Lawan Premanisme!
Mendukung langkah tegas ini, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bahkan menyiapkan rencana strategis dengan membangun pos keamanan terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah.
“Investasi butuh rasa aman. Jangan sampai industri dibebani premanisme berkedok audiensi. Saya akan biayai aparat jika perlu,” tegas Dedi.
Baca juga: DPR RI Didesak Tindak Tegas Premanisme! Advokat Bongkar Modus Pungli di Lapangan
Tak hanya soal keamanan, Dedi juga menggulirkan wacana pelatihan semi militer untuk lulusan SMA agar siap kerja dan bersaing dengan tenaga asing.
Langkah ini disebutnya sebagai upaya membentuk ekosistem kerja yang saling terhubung antara pendidikan, industri, dan keamanan.
Kapolda Metro: Keamanan Bukan Sekadar Aparat, Tapi Kolaborasi Nyata!
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menambahkan bahwa keamanan wilayah bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi hasil sinergi seluruh elemen masyarakat.
“Kerja sama bukan sekadar seremoni. Saat ada kondisi darurat, jangan datang setelah keadaan memburuk. Ini soal menjiwai arti koordinasi dan kolaborasi,” ucapnya tegas.
Baca juga: Preman Ganggu Pabrik BYD di Subang! DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme
Ia juga menyampaikan, hanya dengan situasi yang tertib dan aman, pembangunan bisa berjalan optimal.
Oleh karena itu, kepala daerah diminta terus berkoordinasi tanpa batas waktu dan tempat demi menjaga stabilitas wilayah. (*)
