SOKOGURU, JAKARTA – Ancaman aksi premanisme dengan mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) terhadap dunia investasi kembali mencuat di Tanah Air. 

Kali ini, proyek pembangunan pabrik milik BYD (Build Your Dreams) di Subang, Jawa Barat, menjadi sasaran ulah preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Kejadian ini membuat Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, angkat bicara.

Baca juga: BYD China Siap Bangun Pabrik Senilai Rp16 Triliun di Subang, Targetkan Produksi 2026

Premanisme Ganggu Stabilitas Investasi Nasional

Abdullah menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aksi premanisme yang bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengganggu stabilitas investasi nasional. 

Ia menilai, jika dibiarkan, praktik seperti ini bisa menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor asing.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Dok.DPR RI)

“Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Ini jelas tidak boleh dibiarkan,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis situs resmi DPR RI, Kamis,  24 April 2025.

Preman Semakin Berani Memeras Pengusaha dan Pelaku UMKM

Abdullah menegaskan bahwa preman-preman saat ini semakin berani, bahkan terang-terangan melakukan pemerasan terhadap pengusaha, pelaku UMKM, hingga pedagang kecil. 

Keberanian itu, menurut Abdullah, muncul karena lemahnya penindakan.

Baca juga: Premanisme Ancam Bandung, Warga Kini Bisa Lapor 24 Jam Lewat 112!

Terlebih, dalam kasus BYD—perusahaan teknologi tinggi asal Tiongkok yang dikenal memproduksi mobil listrik, bus, truk hingga panel surya—gangguan dari oknum preman bukan hanya merusak citra daerah, tetapi juga mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

DPR Desak Pemerintah Pusat Bentuk Satgas Anti-Premanisme

Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat membentuk Satgas Antipremanisme nasional yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, dan unsur TNI.

“Negara tidak boleh kalah dengan preman. Indonesia adalah negara hukum. Premanisme harus diberantas,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

Baca juga: Bandung Bentuk Satgas Anti Premanisme, Farhan: Kota Ini Milik Semua Warga

Abdullah menyebut, penanganan premanisme tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh. 

Satgas nasional juga diharapkan mampu mengoordinasikan satgas-satgas yang sudah dibentuk di berbagai daerah.

“Tidak boleh ada kata ampun bagi para preman yang telah meresahkan masyarakat. Mereka harus ditertibkan,” tegas politikus Fraksi PKB tersebut. (SG-2)