SOKOGURU - Pemerintah Indonesia menetapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun, guna menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian tetap stabil.
Kebijakan paket stimulus ekonomi tersebut, berlaku selama periode libur sekolah yang berlangsung dari bulan Juni hingga Juli 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, kebijakan ini mencakup lima komponen utama, mulai dari subsidi transportasi hingga program bantuan sosial dan ketenagakerjaan.
"Dalam rangka merespons dampak global hari ini, Bapak Presiden memutuskan memberi paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga momentumnya dan stabilitas diperkuat," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Senin (2/6).
Diskon Tiket Transportasi
Untuk mendukung mobilitas masyarakat, pemerintah menyiapkan berbagai diskon tiket transportasi umum.
Ini termasuk diskon 30% untuk tiket kereta api, potongan PPN 6% untuk tiket pesawat, dan diskon 50% untuk angkutan laut.
Program ini diperkirakan membutuhkan alokasi dana sekitar Rp0,94 triliun, dan dilaksanakan dengan kolaborasi Kemenkeu, Kemenhub, serta Kementerian BUMN.
Diskon Tarif Tol
Bukan itu saja, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengkoordinasikan diskon tarif tol sebesar 20%, yang ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara.
Pendanaan untuk program ini berasal dari skema non-APBN dengan perkiraan biaya mencapai Rp0,65 triliun.
Penambahan Bansos
Di sektor perlindungan sosial (perlinsos) pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp11,93 triliun untuk penebalan bantuan sosial (bansos).
Penebalan bansos ini meliputi penambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan, dan distribusi 10 kg beras setiap bulan, kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini dijadwalkan akan mulai disalurkan sekaligus pada Juni 2025 untuk periode dua bulan hingga Juli 2025.
Bantuan Subsidi Upah
Di bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan bersama instansi terkait siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per penerima.
BSU 2025 ini akan disalurkan kepada sekitar 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 288 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan, serta 27 ribu guru di bawah Kementerian Agama.
Sehingga total anggaran untuk program BSU ini diperkirakan mencapai Rp10,72 triliun, dengan penyaluran dilakukan pada Juni 2025.
Menkeu Sri Mulyani turut mengumumkan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% selama enam bulan bagi sektor padat karya.
"Program ini dilaporkan sudah menjangkau 2,7 juta pekerja di enam sektor industri hingga Mei 2025, dengan anggaran sekitar Rp0,2 triliun dan dibiayai melalui skema non-APBN," ujarnya.
Secara keseluruhan, stimulus yang disiapkan pemerintah terdiri atas alokasi dana sebesar Rp23,59 triliun yang bersumber dari APBN, dan Rp0,85 triliun dari non-APBN.
Sri Mulyani berharap kebijakan ini dapat menopang konsumsi rumah tangga, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global serta domestik selama periode libur sekolah. (*)
